PDIP: Partai Nonkoalisi Masuk Kabinet Bukan Hal Tabu
Basarah mengatakan, demokrasi Pancasila tidak mengenal oposisi.
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai bergabungnya partai non-koalisi ke lingkaran koalisi pemerintah bukan suatu hal yang tabu. Basarah menjelaskan, dalam demokrasi Pancasila yang namanya oposisi hanya terjadi dalam Pilpres.
"Kalau akhirnya salah satu partai di luar Koalisi Indonesia Kerja masuk dalam kabinet Pak Jokowi, bukan satu hal yang tabu dalam sistem demokrasi kita," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/10).
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
Basarah mengatakan, demokrasi Pancasila tidak mengenal oposisi. Dalam check and balance terdapat fungsi pengawasan. Namun, menurutnya, fungsi tersebut berbeda dengan perspektif oposisi yang dipraktikkan dalam sistem demokrasi liberal parlementer yang pernah diterapkan tahun 1945-1959. Namun ketika itu kabinet jatuh bangun sehingga pembangunan nasional tidak berjalan.
Wakil ketua MPR itu mengatakan, pemerintahan Presiden Jokowi pernah berpengalaman partai non-koalisi gabung kabinet. Seperti Golkar, PPP, dan PAN yang sebelumnya mendukung rival Jokowi-JK, Prabowo Subianto, dalam perjalanannya masuk ke kabinet.
"Jadi kalau hari ini juga terjadi partai di luar koalisi indonesia kerja bergabung di pemerintahan Jokowi bukan suatu hal yang baru dalam sistem demokrasi kita," tegasnya.
PDI Perjuangan menyerahkan keputusan politik sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait komposisi kabinet.
"Baik dalam menentukan kabinet maupun dalam menentukan apakah akan melibatkan atau tidak melibatkan partai partai politik di luar Koalisi Indonesia Kerja," ucap Basarah.
Baca juga:
Pandangan PDIP Soal Safari Politik Prabowo Temui Ketum Koalisi Jokowi
Golkar: 63% Partai Pendukung di Parlemen Cukup untuk Kawal Pemerintahan Jokowi
Puan Soal Safari Politik Prabowo: Boleh Saja Dihubungkan dengan Kans Masuk Kabinet
Jokowi Dikabarkan Kumpulkan Ketum Koalisi, Airlangga Bilang 'Tunggu Besok'
Ini Jawaban Airlangga Ditanya Sikap Golkar Soal Gerindra Gabung Koalisi Jokowi