'PDIP sah saja minta jatah menteri, tapi jangan buat gaduh'

"Seharusnya temen-temen menteri tidak membuat gaduh. Biar lah presiden menilai sendiri," ujar Ikrar Nusa Bhakti.

Tindakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengumbar tindakan negatif salah satu anggota kabinet menuai polemik publik. Apalagi, pernyataan ini disampaikan di tengah gencarnya upaya PDIP untuk meminta jatah lima menteri kepada Jokowi.

Cara ini dinilai telah menunjukkan ketidakkompakan di dalam kabinet. Di tambah pernyataan kader PDIP lainnya yang malah mengungkap identitas sosok yang mendiskreditkan Jokowi tersebut.

"‎Saya enggak suka ada menteri menjelekkan menteri lain. Kenapa tidak dibahas aja di sidang kabinet, menunjukkan kabinet tak kompak. Apalagi massinton bilang perempuan ekonomi. Di tengah isu reshuffle PDIP ngotot minta menteri lebih banyak," ujar peneliti LIPI, Ikrar Nusa Bhakti di Jakarta, Senin (29/6).

Menurutnya, upaya PDIP untuk mendapatkan jatah menteri lebih banyak merupakan tindakan yang wajar. Hanya saja, cara yang mereka lakukan justru menimbulkan pertanyaan.

"Seharusnya temen-temen menteri tidak membuat gaduh. Biar lah presiden menilai sendiri. Pasti ada lah laporan menteri yang membuat pernyataan negatif dan tidak negatif. Mas Tjahjo itu bagian dari birokratif, boleh mendesak supaya mencopot beberapa menteri yang tidak disukai," imbuhnya.

Ikrar menambahkan, pemerintahan yang dipimpin Jokowi tak sepenuhnya dimiliki Jokowi. Sebab, keberhasilan Jokowi meraih kemenangan dalam pemilu lalu juga berkat dukungan nonpartai.

"Tapi anda ingat presiden tidak seratus persen PDIP ada yang lain. Kan ada juga saham lain termasuk orang lain. Termasuk yang non partai. Lagi, lagi semuanya tergantung pres, biar lah. Boleh pressure pemerintah tapi biar lah pres menunjukkan hak prerogatif," lanjut dia

"Kalau reshuffle berdasarkan kinerja, bukan isu politik yang disebarkannya begitu besar. Penyebaran isu itu hanya bagian bagi intrik."