PDIP Sebut Belum Ada Keputusan Partai Non-koalisi Masuk Kabinet
Dia mengungkapkan, penambahan koalisi harus diputuskan bersama antara Presiden Jokowi dan seluruh pengurus partai politik Koalisi Indonesia Kerja. Hasto menerangkan, meski presiden memiliki hak prerogatif, tetapi urusan koalisi fatsunnya dibicarakan bersama partai-partai.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, belum ada keputusan pasti apakah partai non-koalisi seperti Gerindra, bergabung dalam kabinet periode kedua Presiden Joko Widodo. Dia menjelaskan, dialog masih terjadi menjelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Dialog sedang berjalan. Karena sedang berjalan belum ada keputusan," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10).
-
Apa yang disita dari Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK? Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.
-
Kenapa Hasto Kristiyanto melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK dan Komnas HAM? Dia menceritakan sempat terjadi cekcok dengan penyidik gara-gara handphonenya disita dari tangan asistennya. Pun pada saat pemeriksaan itu juga belum memasuki pokok perkara.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Apa yang menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi bukti bahwa Ganjar dan Jokowi terbiasa blusukan? “Kalau kemudian Pak Jokowi itu terkesan di belakang Pak Ganjar, Pak Ganjar datang ke Jawa Tengah, lalu Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah, ya sebagaimana kata Pak Ganjar, ‘ya itu bagus’,” kata Hasto, saat konferensi pers, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (2/1).
-
Bagaimana menurut Gibran soal pernyataan Hasto yang menuding Jokowi mengambil alih kepemimpinan PDIP? Wali Kota Solo juga menepis pernyataan Hasto yang menuding Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dan mengincar kursi ketua umum DPP PDIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri. "Mengambil alih ? Enggak, nggak ada seperti itu," ungkapnya.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dia mengungkapkan, penambahan koalisi harus diputuskan bersama antara Presiden Jokowi dan seluruh pengurus partai politik Koalisi Indonesia Kerja. Hasto menerangkan, meski presiden memiliki hak prerogatif, tetapi urusan koalisi fatsunnya dibicarakan bersama partai-partai.
"Kabinet hak prerogatif presiden tapi terkait koalisi pascapilpres misalnya penambahan parpol harus diputuskan bersama-sama. Fatsunnya seperti itu," jelasnya.
Hasto mengatakan, dalam demokrasi check and balance tetap diperlukan. Tetapi, dia tidak memungkiri untuk konsolidasi kekuatan nasional, koalisi pemerintahan bisa menambah anggotanya.
"Dalam demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pemilihan presiden dan setelah pilpres harusnya sama kecuali atas pertimbangan yang sangat strategis misalnya perlu konsolidasi kekuatan nasional menghadapi tantangan eksternal dan internal," tutupnya.
Baca juga:
PDIP: Tidak Boleh Menteri Dilantik Kibarkan Bendera Capres 2024
Ditunjuk Prabowo Jadi Calon Menteri Jokowi, Ini Profil & Riwayat Karier Edhy Prabowo
PDIP Sebut Penting Calon Menteri dari ASN
Said Aqil: Tidak Ada Potongan Saya Jadi Menteri
Gerindra: Kita Tetap Kritis Meski Dukung Pemerintah