PDIP Sentil Pembangunan IKN Harusnya Tiru Soekarno, Bukan Mengemis pada Modal Investor

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta pemerintah meniru Presiden pertama RI Soekarno saat membangun IKN Nusantara. Dia mengatakan Bung Karno memilih mengandalkan insinyur Indonesia dalam pembangunan ketimbang mengandalkan modal investor.

"Bung Karno mengirim begitu banyak orang untuk bisa mengolah kekayaan alam kita, oleh insinyur-insinyur kita, anak-anak sekolah kita yang dikirimkan ke luar, bukan mengemis investor pada modal, mereka ini sama dengan cara Belanda dulu, tidak berubah," kata Hasto di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6).

Hasto juga menegaskan, semangat Bung Karno ini berbanding terbalik dengan pemerintah saat ini.

Menurut dia, pemerintah terlalu fokus mencari cara menarik investor agar mau menanamkan modal.

"Ini sama dengan cara Belanda dulu, tidak berubah," ujar dia.

Selain itu, Hasto bilang pemerintah harusnya memperbarui politik luar negeri baru mengelola sumber daya alam.

"Jadi, sumber daya alam bukan di depan, bukan di depan dalam memperjuangan kepentingan nasional kita. Ini teruji secara teoritis, secara empiris," ujarnya.

"Jadi, maka mari kita sebagai anak-anak muda, sebagai kader-kader bangsa Indonesia. Indonesia bukan bangsa sembarangan. Indonesia itu lahir melebihi revolusi Perancis," sambung Hasto.

merdeka.com

Diketahui, politikus PDIP Deddy Sitorus menilai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya Donny Rahajoe sengaja dimundurkan lantaran tak mampu capai target pembangunan dari pemerintahan Jokowi.

"Yang saya dengar bukan mundur tetapi "dimundurkan", karena tidak mampu memenuhi target yang diberikan. Sampai saat ini tidak ada satu investorpun yang memberikan kepastian melakukan investasi. Yang dari luar negeri nol dan yang dalam negeri belum pasti," kata Deddy saat dikonfirmasi.

Deddy menyebut, masalah pertanahan ATAU status tanah di IKN juga belum selesai dan banyak masalah atau konflik.

Dia menilai target waktu dari pemerintah atas IKN tidak masuk akal.

"Kelihatannya kurang support dari kementerian terkait, baik agraria maupun lainnya," kata dia.