PDIP Setuju Usul KPU Pemilu Digelar 21 Februari 2024, Tak Bentrok dengan Ramadan
Fraksi PDI Perjuangan DPR setuju hari pencoblosan Pemilu 2024 digelar pada 21 Februari 2024, sesuai dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu alasannya adalah agar tidak pemilu tidak digelar saat bulan Ramadan.
Fraksi PDI Perjuangan DPR RI setuju hari pencoblosan Pemilu 2024 digelar pada 21 Februari 2024, sesuai dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu alasannya adalah agar tidak pemilu tidak digelar saat bulan Ramadan.
"Fraksi PDIP sangat setuju jadwal dari KPU, Pemilu dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024. Karena terkait usulan itu, KPU RI juga sudah melakukan simulasi tahapan di Komisi II DPR," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Junimart Girsang kepada wartawan dikutip Kamis (7/10).
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Mengapa DPR memuji pengamanan Pemilu 2024? “Tentu saya sepakat dengan Pak Kapolri, Pemilu 2024 ini jauh lebih kondusif. Saya melihat ada peningkatan kedewasaan berdemokrasi di masyarakat. Dan tentu selain itu, ini juga tidak terlepas dari peran TNI-Polri yang solid dan humanis dalam memastikan situasi di lapangan. Hampir tidak ada, atau bahkan tidak ada laporan aparat yang aneh-aneh saat hari H atau pasca pencoblosan,” ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (25/4).
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Siapa saja yang diusulkan untuk diusung oleh PDIP di Pilgub DKI 2024? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
-
Bagaimana PDIP akan meyakinkan hakim MK tentang kecurangan Pemilu 2024? “Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan folus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,” kata Henry, dalam keterangan reami, Senin (11/3).
-
Siapa saja yang terlibat dalam pelipatan surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar.
Junimart menjelaskan, hal ini juga sesuai dengan ketentuan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanatkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan KPU
Usulan Pemerintah hari pemungutan suara jatuh pada 15 Mei 2024 dinilai PDIP kurang tepat. Sebab akan berbenturan dengan bulan suci Ramadan yang jatuh pada bulan Maret hingga April 2024. Jadwal kampanye Pemilu bakal bersamaan dengan ibadah puasa, begitu juga dengan hari raya Idulfitri yang jatuh pada 10 April.
"Sedangkan terkait usulan dari Pemerintah yang meminta Pemilu dilakukan tanggal 15 Mei 2024, terpaksa kita tolak karena berbenturan langsung dengan bulan suci Ramadan yang jatuh pada bulan Maret. Tentu ini akan mengganggu ibadah puasa yang bersamaan jatuhnya dengan masa kampanye. Begitu juga dengan hari raya Idul Fitri di tahun 2024 itu jatuh pada 10 April nantinya," jelas Junimart.
Simak berita KPU selengkapnya di Liputan6.com
Selain masalah tersebut, Junimart mengatakan usulan pemerintah akan menyebabkan penyelenggaraan Pilkada serentak sulit dilakukan karena jarak waktu yang sempit dengan pemilu nasional. Mengingat perintah dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang telah ditetapkan penyelenggaraannya tanggal 27 November 2024.
"Kita hitung-hitung kalau bulan Mei itu pencoblosan Pileg dan Pilpres, maka tidak akan bisa mengejar pilkada bulan November. Kenapa, kalau Mei dilakukan pemilu maka kalau dia dua putaran bagaimana belum lagi urusan MA, MK itu akan selesai bulan Agustus-September untuk pemilu. Sementara pilkada itu sudah ditentukan Undang-undang dilakukan pada 27 November 2024," pungkasnya.
Baca juga:
SMRC Ungkap Penyebab Airlangga Didekati Kelompok Agamis
NasDem Dinilai Paling Cocok bagi Ridwan Kamil Karena Berjasa Usung di Pilgub Jabar
Komisi II Sebut Tak Ada Deadlock Penetapan Tanggal Pencoblosan Pemilu 2024
Tentukan Tanggal Pemilu 2024, Jokowi Diminta Bahas Bersama Ketum Partai
Peluang Ridwan Kamil Dilirik Partai untuk Pilpres 2024
Bukan Cuma RK, PAN Sebut Zulhas Juga Jatuh Cinta ke Erick, Anies dan Khofifah
Membaca Strategi Tokoh Politik Menatap Pilpres 2024