PDIP Soal Golkar, Gerindra, PPP & PKB Incar Kursi Ketua MPR: Ikuti Aturan UU MD3
"Terkait ketua MPR, kita berpolitik dengan rule of the game, harus dengan aturan main," kata Hasto.
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto merespons manuver partai-partai mengincar jatah kursi ketua MPR yang diperebutkan Partai Golkar dan Gerindra. Menurutnya, jatah kursi RI 4 harus merujuk pada aturan yang sudah ada.
"Terkait ketua MPR, kita berpolitik dengan rule of the game, harus dengan aturan main. UU MD3 sudah mengatur dan setiap partai tentu saja akan melakukan lobi-lobi politik dan menempatkan kader terbaiknya," kata Hasto di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (20/7) malam.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Bagaimana proses pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh PDIP? Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan bahwa nama bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan akan disaring melalui usulan dewan pimpinan cabang (DPC) dan dewan pimpinan daerah (DPD).
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
Hasto menambahkan, partainya punya kader-kader yang cocok sebagai ketua MPR. Tetapi pihaknya akan membahas hal tersebut di dalam kerja sama dengan koalisi Indonesia kerja.
"Kita juga tidak menutup mata bahwa dari sisi suara PDI Perjuangan tertinggi dan kemudian diikuti Golkar, diikuti Gerindra. Konfigurasi politik ini akan sangat menentukan arahan dalam penataan pimpinanan MPR dan DPR ke depan," ucapnya.
"Khusus ketua DPR karena berdasarkan UU MD3 dipercayakan kepada PDIP. tentu saja kami akan berdialog dengan semua partai untuk mencari sosok terbaik agar MPR dapat dikembalikan kepada fungsi utamanya," sambungnya.
Hasto menilai wajar bila Golkar dan Gerindra berharap menempatkan kader terbaiknya di kursi ketua MPR. PDIP pun kata dia, belum ada pembahasan siapa sosok yang pantas mengisi jabatan tersebut.
"Kita bicara struktur terlebih dahulu, kita bicara berapa jumlah komposisi yang ideal dari pimpinan yang merupakan representasi dari DPR, partai politik dan sekaligus DPD. Itu skala prioritas kami bahas terlebih dahulu," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengusulkan partainya mendapat kursi Ketua MPR sebagai bagian dari rekonsiliasi.
"Semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa ini, pertama-tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR (dari angggota DPR dan DPD), terutama oleh para pemimpin partai, dalam menetapkan Ketua MPR," kata Sodik dalam keterangan tertulis.
Sementara, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 mesinya diperoleh oleh Golkar.
Ace menilai Golkar lebih pantas menduduki kursi Ketua MPR karena Golkar merupakan partai dengan perolehan suara terbanyak kedua pada Pemilu 2019 lalu.
"Kursi Ketua MPR RI itu logisnya diduduki Partai pemenang kedua perolehan kursi di DPR RI yang diduduki Partai Golkar," kata Ace kepada wartawan, Jumat (19/7).
Baca juga:
Soal Posisi Ketua MPR, PDIP Fokus Siapkan Agenda Kelembagaan
Gerindra Incar Ketua MPR, PPP Pilih Tunggu Keputusan Koalisi Jokowi
Gerindra Incar Ketua MPR, PAN Pilih Tunggu Anggota DPR Baru Dilantik
Ketum Golkar Kirim Sinyal Tak Setuju Gerindra Minta Jatah Ketua MPR
PKB Sebut Banyak Parpol Merasa Memiliki Potensi Jadi Ketua MPR