PDIP Terancam Ditinggal Sendirian di Pilkada Jakarta bila KIM Plus Terbentuk, Ini Reaksi Hasto
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditanya mengenai isu dibentuknya Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus dibentuk sebagai upaya untuk meninggalkan PDIP di Pilkada
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditanya mengenai isu dibentuknya Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus dibentuk sebagai salah satu upaya untuk meninggalkan PDIP di Pilkada 2024. Hasto menilai, tak ada upaya meninggalkan PDIP lantaran semua parpol memiliki basis pendukungnya masing-masing.
"Enggak ada upaya tinggal meninggal, karena semua memiliki basis dukungan rakyat," kata Hasto di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (8/8).
- PDIP usai Putusan MK: Kalau Tak Ada Mau Koalisi di Pilkada Jakarta, Kami Siap Sendirian
- MK Ubah Aturan, PDIP Ajak Parpol KIM Plus Gabung Koalisinya di Pilkada Jakarta
- Bakal Hadapi KIM Plus di Pilkada Jakarta, Anies Sindir Aspirasi Parpol di Daerah
- Koalisi Prabowo-Gibran Siap Lawan Anies di Jakarta, PDIP: Kami Tidak Terpengaruh
Hasto menyebut, kerja sama PDIP dengan parpol lain terjalin baik di tingkat kabupaten dan kota untuk Pilkada.
Hanya saja, di tingkat provinsi di beberapa wilayah masuk kategori strategis yang tentunya ada kepentingan tertentu dan perlu hitung-hitungan cermat.
"Dan itu lah yang nanti akan jadi bagian dari solusi untuk mencalonkan calon yang bisa diterima oleh parpol, tetapi juga memiliki dukungan akar rumput yang kuat," ucapnya.
Wacana KIM Plus
Sebagai informasi, Anies telah didukung oleh Partai NasDem dan PKS. Bahkan, PKS sudah memasangkan Anies dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024.
Namun, belakangan muncul kabar bahwa KIM menawarkan kepada PKS dan NasDem hingga PKB untuk bergabung menjadi KIM Plus. Bila PKS dan NasDem memutuskan gabung KIM Plus, maka peluang Anies maju Pilkada Jakarta dipastikan pupus.
KIM menyiapkan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta. Beredar pula kabar, KIM merencanakan skenario Ridwan Kamil bakal melawan kotak kosong bila PKS dan NasDem memutuskan bergabung.
Manuver KIM ini membuat PDIP kesulitan mengusung jagoan mereka di Pilkada 2024. Hal ini lantaran PDIP membutuhkan koalisi untuk memenuhi syarat dukungan.