Peluang Menteri PDIP Mundur, Hasto: Gampang, Lihat Dinamika

Cawapres nomor urut 03 Mahfud Md resmi mundur dari Menko Polhukam. Mundurnya Mahfud menguatkan isu akan banyak menteri lain ikut mengikuti langkah mundurnya. 

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024. 

"Dari terkait juga dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada," kata Hasto dalam konferensi persnya di Kantor DPP PDIP, Kamis (1/2).

Hasto menyinggung soal kadernya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial yang memiliki data penduduk miskin di seluruh daerah di Indonesia, namun data tersebut tak dipakai dalam proses pembagian bantuan sosial.

"Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi data data orang miskin, kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin. Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung. Tapi ada di seluruh Indonesia," tuturnya.

Hasto menyayangkan pemerintah yang tidak menggunakan data rakyat miskin yang membutuhkan bansos, namun membagikan bansos hanya demi elektoral di daerah padat penduduk saja.

"Ketika data-data itu tidak dipakai, untuk membagi beras miskin dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral, bahkan yang begitu menyedihkan pernyataan dari bapak Akbar Faisal, bagaimana total dana untuk bansos itu jauh melampaui anggaran untuk Covid. Ini kan sesuatu yang sangat disayangkan, sangat-sangat disayangkan," sambungnya.

Oleh karena itu, terkait kemungkinan menteri PDIP akan mundur, Hasto menyebut mundur mudah namun dibutuhkan lebih dulu kalkulasi yang matang apalagi di tengah situasi krisis global yang terjadi saat ini.

"Ini yang kemudian kami melakukan kalkulasi secara matang, mundur gampang, tapi pertimbangan yang mendalam seperti Prof Mahfud MD itu pertimbangan yang sangat mendalam," ujarnya.

Menurutnya, sebelum memutuskan mundur, Mahfud meminta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa sehingga mengambil sikap seperti saat ini.

"Maka kami hormati dan masih ada kesempatan 13 hari ke depan untuk melakukan suatu koreksi di dalam penyelenggaraan pemilu di mana otoritas tertinggi di dalam sistem pemerintahan ini seharusnya benar-benar netral dalam memastikan suara rakyat adalah suara Tuhan," pungkasnya.