Pembangunan tugas pemerintah, Effendi Simbolon tolak dana aspirasi

Meski demikian, Effendi menyerahkan sepenuhnya kepada PDIP apakah menolak atau mendukung program itu.

Anggota Fraksi PDIP DPR Effendi Simbolon dengan tegas menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau biasa dikenal dengan sebutan dana aspirasi. Pasalnya, dana aspirasi tersebut dinilai tak masuk akal jika dilaksanakan oleh DPR RI.

"Saya kira logikanya dari mana ya? Karena DPR ini kan bukan eksekutor pembangunan, kami hanya mengawasi pemerintah sebagai eksekutor pembangunan," kata Effendi dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).

Penolakan dari Anggota Komisi I DPR ini juga didasari atas keheranannya dengan nomenklatur dana aspirasi yang tak jelas. Sehingga, Effendi mengungkapkan, tak ada dalam tugas pokok anggota DPR ikut dalam membangun infrastruktur daerah.

"Dana aspirasi ini sangat kontroversial, ada beberapa poin yang prinsipil tapi menjadi teknis seperti nomenklatur. Tak ada dalam tupoksinya, parlemen ikut 'menggunting pita' proyek infrastruktur. Saya pribadi tak setuju dana aspirasi ini," ucapnya.

Effendi juga mencontohkan, sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sudah secara tegas menolak dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun itu. Sehingga, kata dia, dana aspirasi ini memang tidak masuk akal.

Walaupun sudah menyatakan menolak dengan tegas, namun ia belum dapat memastikan apakah Fraksi PDIP turut menolak dana aspirasi yang diperuntukkan Rp 20 miliar per anggota DPR itu.

"Fraksi belum mengambil sikap. Kalau saya jelas sudah menolak," tegasnya.

Baca juga:
Sudah ada dana reses, alasan Hanura tolak dana aspirasi Rp 11,2 T
Hanura tolak dana aspirasi Rp 11,2 triliun
'Dana aspirasi seharusnya masuk dalam Musrembang'
Helmy Faishal sebut PKB tolak dana aspirasi tetapi setuju DAK
Tak setujui dana aspirasi, NasDem absen rapat pembentukan Panja DPR
PAN sebut jumlah dana aspirasi tiap dapil tidak sama