Pemerintah Diminta Keluarkan Perppu Penundaan Pilkada 2020
Menurut Hadar, undang-undang Pilkada belum mengatur jelas tentang penundaan Pilkada secara nasional.
Pemerintah diminta menerbitkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai dasar hukum penundaan Pilkada 2020. Sebab, belum ada payung hukum yang jelas soal tahapan Pilkada 2020 yang sudah ditunda hampir dua bulan.
"Kita perlu pastikan supaya landasannya ke depan tidak dipermasalahkan dan landasan ke depan untuk dilanjutkan pilkada ini seperti apa itu harus kokoh dalam perppu yang kita harapkan keluar dalam waktu dekat ini," kata Peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity, Hadar Nafis Gumay dalam diskusi virtual, Rabu (29/4).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Siapa yang berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2015? Pilkada serentak 2015 digelar untuk daerah-daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang habis pada periode 2015 sampai Juni 2016.
Menurut Hadar, undang-undang Pilkada belum mengatur jelas tentang penundaan Pilkada secara nasional. Penundaan Pilkada juga masih menimbulkan perdebatan lantaran KPU RI belum punya landasan hukum kuat untuk menunda Pilkada secara nasional. Maka dari itu, diterbitkannya perppu bisa menjadi solusi.
"Makanya salah satu materi yang diusulkan dala Perppu adalah tentang penundaan yang sifatnya nasional secara keseluruhan," kata Hadar.
Dia melanjutkan, Perppu Penundaan Pilkada 2020 juga diperlukan agar KPU bisa menyusun peraturan KPU mengenai tahapan Pilkada. Menurutnya, KPU masih perlu menyusun PKPU tentang kampanye, PKPU soal pemungutan penghitungan suara, serta PKPU soal rekapitulasi dan penetapan hasil.
"Jadi setelah Perppu ini dikeluarkan KPU akan segera untuk melakukan kegiatan yang lebih pasti," kata Mantan Komisioner KPU itu.
Baca juga:
Perludem Usul KPU Putuskan Langsung Penundaan Pelaksanaan Pilkada 2020 di Perppu
Bawaslu Jateng Tegur Dua Petahana Diduga Kampanye Terselubung Saat Pandemi
Pilkada Melibatkan Banyak Orang, Perludem Usul Tahapan Dimulai Usai Puncak Covid-19
Mundur jika Pilkada Solo Digelar Desember, Purnomo Tegaskan Setia dengan PDIP
Achmad Purnomo Mundur, PDIP Pasti Usung Gibran di Solo?
Purnomo Pilih Mundur, Gibran Maju Terus di Pilkada Solo