Pemerintah Usul Pemilu 15 Mei 2024, PKS Bilang, "Nuwun Sewu, Tidak Etis"
"Paling etis berhubungan dulu dengan KPU, memberitahu KPU karena dalam UU penetapan tanggal domainnya KPU karena mereka yang lebih paham tentang perkara teknis, statis dan perkara stategis," bebernya.
Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD memilih tanggal 15 Mei untuk diselenggarakannya pemungutan suara Pemilu 2024. Terkait hal itu Anggota komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai menilai pemberitahuan tersebut tidak etis.
"Pemerintah yang dalam hal ini saya nuwun sewu Pak Mahfud MD menyampaikan pemerintah. Tapi buat saya itu tidak etis," ungkapnya dalam diskusi virtual, Sabtu (9/10).
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Mengapa DPR memuji pengamanan Pemilu 2024? “Tentu saya sepakat dengan Pak Kapolri, Pemilu 2024 ini jauh lebih kondusif. Saya melihat ada peningkatan kedewasaan berdemokrasi di masyarakat. Dan tentu selain itu, ini juga tidak terlepas dari peran TNI-Polri yang solid dan humanis dalam memastikan situasi di lapangan. Hampir tidak ada, atau bahkan tidak ada laporan aparat yang aneh-aneh saat hari H atau pasca pencoblosan,” ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (25/4).
-
Siapa yang berkomitmen membantu KPU Kaltim untuk menunjang kelancaran Pemilu 2024? Pemerintah Provinsi Kaltim juga turut berkomitmen menyukseskan gelaran Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Pemprov siap membantu memfasilitasi kebutuhan KPU kabupaten/kota demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2024.
Dia menjelaskan seharusnya pemerintah terlebih dahulu berkomunikasi dengan KPU. Sebab, kata dia, KPU yang memiliki dan paham tentang teknis dalam pemungutan suara tersebut.
"Paling etis berhubungan dulu dengan KPU, memberitahu KPU karena dalam UU penetapan tanggal domainnya KPU karena mereka yang lebih paham tentang perkara teknis, statis dan perkara strategis," bebernya.
Dia juga meminta agar pemerintah memikirkan terkait penyelenggaraan di seluruh Indonesia. Mulai dari mengirimkan surat suara hingga menangani masalah saat ada kendala seperti surat suara.
"Karena itu bukan perkara yang sederhana. Itu perlu perencanaan yang detail," tuturnya.
Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat bersama anggota kabinetnya tentang keputusan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, ada empat tanggal yang diusulkan pemerintah yaitu 24 April, 15 Mei, 8 Mei dan 6 Mei.
"Menyampaikan laporan bahwa kita bersimulasi tentang tanggal pemilihan pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu legislatif tahun 2024 yang urutannya itu tanggal 24 April, 15 Mei, atau 8 Mei, atau 6 Mei," katanya lewat tayangan video, Senin (27/9).
Dari empat tanggal itu, kata Mahfud, yang paling rasional menurut pemerintah adalah 15 Mei. Tanggal tersebut akan diusulkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR.
"Maka kemudian pilihan pemerintah adalah 15 Mei, tanggal 15 Mei ini adalah tanggal yang paling rasional untuk diajukan KPU dan DPR sebelum tanggal 7 Oktober, tidak bisa mundur ke berikutnya lagi, karena tahapan ini harus ditentukan tanggalnya, itu keputusannya," jelasnya.
Mahfud menjelaskan, jika pemungutan suara dipilih tanggal 15 Mei maka masa kampanye bisa diperpendek. Serta masa jarak antara pemungutan suara dengan pelantikan presiden tidak terlalu lama.
"Pokoknya kalau terpilih lalu diantisipasi mungkin ada peradilan di MK kalau sengketa atau mungkin putaran kedua dihitung semuanya, kemudian memperhitungkan hari-hari besar keagamaan dan hari besar nasional," katanya.
Baca juga:
PDIP Keberatan Usul Pemerintah Pemilu 2024 Digelar 15 Mei
PPP: Lebih Rasional Memajukan Jadwal Pemilu Ke Maret, Daripada Mundur ke Mei 2024
Bawaslu: Semakin Banyak Partisipasi Publik, Maka Potensi Pelanggaran Pemilu Menyempit
PKB Soal Usulan Pemilu 15 Mei 2024: Harus Bersiap Hadapi Kekacauan Tahapan Pilkada
Pemerintah Usul Pemilu 2024 Dilaksanakan 15 Mei