Pengamat: Pemilu 2024 Jadi Tak Menarik Jika PDIP Gabung Koalisi Besar KIR-KIB
Ujang mengatakan, Koalisi Besar sudah punya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai King Maker. Sementara jika PDIP bergabung, maka akan ada dua kepentingan bersama Megawati Soekarnoputri.
Pengamat Politik dari Al Azhar, Ujang Komaruddin melihat PDIP sulit bersatu dengan kepentingan koalisi besar yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).
Ujang mengatakan, Koalisi Besar sudah punya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai King Maker. Sementara jika PDIP bergabung, maka akan ada dua kepentingan bersama Megawati Soekarnoputri.
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Apa saja yang menjadi tahapan pemilu 2024? Melansir dari berbagai sumber, berikut ini merdeka.com merangkum informasi tentang apa saja tahapan pemilu 2024, berikut jadwal serta alurnya. Simak ulasannya sebagai berikut. Tahapan Pemilu 2024 Dikutip dari laman KPU mereka merilis informasi tentang tahapan yang akan dilalui di pemilu 2024.
-
Kapan Pemilu 2024 akan dilaksanakan? “Komisi III mengapresiasi Kapolda Jateng yang sudah ‘curi start’ maksimalkan kesiapan pengamanan hari H Pemilu 2024 nanti.
"Saya melihatnya sulit kalau PDIP bergabung dengan koalisi besar, karena sudah ada Jokowi sebagai King Maker. Sedangkan jika PDIP masuk ada Megawati," ujar Ujang saat dihubungi merdeka.com, Selasa (4/4).
Ujang menilai, kepentingan Jokowi dan Megawati dalam Pilpres 2024 belum tentu sama. Hal ini nantinya menentukan arah koalisi PDIP yang menentukan arah koalisi parpol besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.
"Kita lihat saja ke depan apakah kepentingan Jokowi dan Megawati sama. Kalau sama bisa gabung kalau beda akan jalan masing-masing. Koalisi besar di bawah komando Jokowi, PDIP di bawah komando Megawati," tutur Ujang.
Ujang menambahkan, jika PDIP bergabung dengan Koalisi Besar maka pertarungan Pemilu 2024 menjadi tidak menarik. Sudah dapat diprediksi capres-cawapres yang akan bertarung nantinya hanya dua pasang saja.
"Kalau PDIP bergabung enggak menarik kan cuma ada dua pasang. Koalisi besar plus PDIP dengan Koalisi Perubahan," kata dia.
Dia mendorong PDIP membuat poros sendiri, atau bahkan mencalonkan capres dan cawapres sendiri. Sebab, hanya PDIP yang memiliki golden tiket memenuhi aturan 20 persen presidential threshold.
"Mestinya pasangan capres dan cawapres harus banyak agar rakyat punya pilihan. Agar tidak terjadi polarisasi seperti Pilpres 2019," kata dia lagi.
Ditambah lagi, konfigurasi capres dan cawapres akan berjalan rumit apabila PDIP masuk. Dia meyakini saat ini koalisi besar sudah satu paham dengan Jokowi untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.
Di sisi lain, PDIP hingga kini masih tetap ngotot ingin mengusung capres dari kadernya sendiri. Hal ini yang dilihat Ujang menjadi kecil peluang PDIP untuk bergabung dengan koalisi besar.
"Saya melihatnya capresnya Prabowo. Karena kita lihat dari tiga besar ada nama Prabowo, Ganjar dan Anies. Kalau Anies sudah didukung Koalisi Perubahan," kata Ujang.
Sementara Ganjar Pranowo, kata Ujang, tampaknya telah dieleminasi dukungannya dari Jokowi. Sebab, secara terang-terangan menolak Israel untuk bertanding di Piala Dunia U-20.
"Maka yang 3 besar itu elektabilitasnya tinggi hanya prabowo yang ada di koalisi besar," tutur Ujang.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah tidak yakin Jokowi menjadi king maker untuk menghadapi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, Jokowi punya sopan santun dan etika politik.
"Saya tidak yakin, presiden punya sopan santun dan etika politik yang luar biasa. Kami yang punya rekam jejak Pak Presiden Jokowi yang luar biasa, itu tidak mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi, baik secara pribadi, personal maupun selaku presiden," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).
Said mengatakan, sudah hal biasa banyak pihak yang ingin membenturkan Jokowi dan Megawati. Sampai digunakan isu ketidakhadiran PDIP dalam pertemuan Jokowi dan lima ketua umum partai di markas PAN lalu.
Ketua Banggar DPR RI ini menegaskan bahwa telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PAN, Megawati tidak hadir karena berhalangan.
"Kenapa fakta itu mau dihilangkan? Kemudian tiba-tiba mau dibenturkan. Dari dulu bu Mega akan dibenturkan dengan Pak Jokowi, dari dulu, bukan hanya sekarang. Kalian saja mau nyeret-nyeret juga," kata Said.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/rnd)