Penjelasan Timses Prabowo-Gibran soal Tudingan Mahfud Food Estate Gagal dan Rusak Lingkungan
Budi menerangkan, bekas area hutan produksi yang dibangun proyek food estate bukan lahan produktif.
Komandan Bravo Tim Kampanye Nasional (TKN) Bravo Prabowo-Gibran, Budi Djiwandono membantah bila lahan food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah merusak lingkungan.
- Mahfud MD Sebut Food Estate Proyek Gagal, Mentan Amran Pamer Panen Jagung di Gunung Mas
- Food Estate Dianggap Gagal, TKN Prabowo-Gibran Pamer Progres Pembangunan di Gunung Mas Kalimantan
- Istana Jawab Kritik Mahfud MD: Food Estate Tidak Gagal, Tapi Perlu Dievaluasi
- Walhi Nilai Food Estate Rusak Lingkungan
Penjelasan Timses Prabowo-Gibran soal Tudingan Mahfud Food Estate Gagal dan Rusak Lingkungan
Dia menjelaskan lahan itu merupakan bekas area hutan produksi.
"Tuduhan bahwa lahan di Gunung Mas ini merusak lingkungan, ini saya katakan tidak benar karena berdasarkan kondisi yang real dan ini sudah kita evaluasi lahan yang ada di gunung Mas ini adalah lahan eks areal hutan produksi," kata Budisatrio di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/1).
Budi menerangkan, bekas area hutan produksi yang dibangun proyek food estate bukan lahan produktif. Sebab, sebelum dibangun proyek lumbung pangan tempat itu merupakan lahan kering yang banyak semak belukar.
"Area hutan produksi ini yang kita temukan merupakan lahan tidak produktif, komposisi mayoritasnya adalah lahan kering, semak belukar, dan pohon-pohon bervegetasi kecil dengan diameter di bawah 50 cm," ucapnya.
Keponakan Prabowo Subianto ini melanjutkan, proyek food estate di lahan tersebut juga telah mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sekitar 6 ribu hektare.
"Area lumbung pangan yang izinnya udah dberikan oleh KLHK sekitar 6 ribu hektar ini area yang mengelilingi adalah areal-areal kawasan yang juga merupakan area hutan produksi ada beberapa HTI/hutan tanaman industri maupun juga perkebunan sawit," katanya.
"Bahwa izin dari KLHK ini saya terangkan adalah kawasan hutan ketahanan pangan KHKP itu secara administrasi pemberian izin KHKP udah melalui proses pemberian evaluasi izin yang melingkupi aspek lingkungan hidup juga dokumennya DPLH," tutupnya.
Sebelumnya, Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan program Food Estate yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah gagal. Bahkan food estate juga merusak lingkungan.
Hal ini disampaikan Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 bertema 'Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa' di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1).
"Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Maka kami punya program petani, di laut jaya, nelayan sejahtera. jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita," kata Mahfud.
Sementara itu, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan, pemerintah telah gagal menghentikan kerusakan hutan dan food estate.
"Sampai hari ini saya setuju dengan Pak Mahfud tidak ada keseriusan dan kesungguhan untuk itu. Bahkan mau menyediakan pangan nasional saja kenapa tidak melibatkan petani, malah juga melakukan penggundulan hutan dan gagal lagi," kata Cak Imin.
"Karena apa, karena tidak melibatkan masyarakat adat setempat juga tidak melibatkan para petani, bahkan merusak keanekaragaman hayati kita," imbuh dia menegaskan.
Menurut Cak Imin, yang menjadi alat ukur dalam mengurangi deforestasi itu adalah melakukan penghijauan atau reforestasi.
Kata dia, terkait dengan penghentian kerusakan hutan dan food estate ini adalah menyoal keberpihakan. Keberpihakan kepada pembangunan yang berbasis keberlanjutan.
"Kita tidak akan main-main dengan soal ini. Ini soal nasib generasi, prinsipnya satu keadilan. Keadilan ekologi harus satu jangan pernah membiarkan keadilan ekologi ini tidak terjadi laksanakan dengan baik," jelasnya.