PDIP Sentil Food Estate Rusak Lingkungan, Gerindra: Prabowo Jalankan Program Jokowi

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan program Food Estate bukan punya Prabowo.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik keras proyek food estate Prabowo mangkrak dan kejahatan lingkungan

PDIP Sentil Food Estate Rusak Lingkungan, Gerindra: Prabowo Jalankan Program Jokowi

PDI Perjuangan mengkritik program food estate atau lumbung pangan Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan program Food Estate bukan punya Prabowo.

Menteri pertahanan ini hanya menjalankan visi misi dan program Presiden Joko Widodo.

"Maka yang dijalankan adalah program visi dan misi Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin yang dijalankan oleh pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Prabowo ketika menjadi menteri patuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi. Maka itu Prabowo sebagai pembantu presiden patuh untuk menjalani program Jokowi. "Di awal masa kementerian beliau sebagai menteri pertahanan garis kebijakan presiden adalah semua kementerian harus menjalani program presiden. Tidak ada program kementerian tidak ada visi kementrian yang ada visi presiden dan wakil presiden," ujar Muzani.

Wakil ketua MPR ini meminta kritikan yang disampaikan PDIP jangan hanya dilihat sepotong-potong saja.

"Jangan melihat sepotong-potong kalau melihat sepotong-potong maka akan ada cara penglihatan yang tidak pas," katanya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada dibawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Dia menyebut, proyek itu merupakan bagain dari kejahatan lingkungan.

Sebab, proyek tersebut kini mangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurut Hasto, proyek itu hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun.

Hal itu, dia sampaikan ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,"

kata Hasto di Bogor, Selasa (15/8).