PDIP Kritik Implementasi Food Estate, Jokowi: Proses Supaya Tidak Krisis Pangan
Jokowi mengakui program food estate memang belum berhasil sepenuhnya.
Jokowi mengatakan pengerjaan lumbung pangan terbagi dari beberapa kementerian.
PDIP Kritik Implementasi Food Estate, Jokowi: Proses Supaya Tidak Krisis Pangan
PDIP mengkritik implementasi dari kebijakan food estate sudah bergeser kepada pihak tertentu atau campur tangan parpol dalam menggunakan anggaran negara. Menanggapi ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pengerjaan lumbung pangan terbagi dari beberapa kementerian. Jokowi menjelaskan, untuk teknisnya berada di Kementerian Pertanian, pembersihan lahan oleh Kementerian PUPR, dan kerja strategis di Kementerian Pertahanan.
"Ya itu namanya kerja itu ya yang kerja itu beberapa kementerian, ada kementerian teknisnya kementerian pertanian, ada yang membuat land clearing irigasi itu ada di kementerian PU, ada yang berkaitan dengan kerja strategis bisa juga di pertahanan," kata Jokowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8).
Jokowi mengakui program food estate memang belum berhasil sepenuhnya. Dia menyebut, jika ada yang belum berhasil maka harus dievaluasi.
"Kekuatan-kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan, step-step itu harus dilakukan, tidak bisa tidak, bahwa ada yang berhasil bahwa ada yang setengah berhasil atau yang belum berhasil ya itu yang harus dikoreksi, diperbaiki, dievaluasi," pungkasnya.
PDIP mengkritik keras program pemerintah Jokowi, Food Estate. Program tersebut dianggap masuk dalam kategori kejahatan lingkungan. Gerindra langsung bereaksi. Food Estate yang dipimpin langsung Menhan Prabowo Subianto itu disebut merupakan program Presiden Jokowi. Meluruskan kritiknya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mendukung program Food Estate.
"Kalau food estate kita sukeskan, sepakat. Karena itu membangun kedaulatan pangan kita," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung Jakarta, Kamis (17/8).
merdeka.com
Namun, kata dia, bukan berarti PDIP dilarang menyampaikan kritik. Sebab menurut catatan Hasto, implementasi dari kebijakan tersebut kini sudah bergeser arahnya kepada pihak-pihak tertentu. "Yang dikritisi PDIP adalah ketika implementasinya ada vested interest. Sehingga dibentuk misalnya perusahaan-perusahaan yang diisi oleh sahabat-sahabat dan juga partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dalam menggunakan anggaran dari negara," kata Hasto KristiyantoNamun saat disinggung lebih jauh, apakah program food estate yang dijalankan oleh Prabowo Subianto sebagai perpanjangan tangan Jokowi adalah hal yang politis, Hasto menolak menjawab. "Food estate cukup," jelas Hasto. Sebagai informasi, vested interest dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan pribadi atau kepentingan untuk kelompoknya sendiri dalam tujuan tertentu.
Sebelumnya, Hasto menyebut, kegagalan proyek food estate adalah tanggung jawab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia menilai, kegagalan tersebut merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Sebab, program tersebur didahului dengan penggundulan hutan. "Dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto.
