PDIP Kritik Food Estate, Golkar Ingatkan Jangan Munculkan Keterbelahan Jelang Pemilu
Doli meminta para elite politik jangan menunjukkan sikap perbedaan yang kontras secara terbuka. Agar pemilu bisa berjalan tanpa keterbelahan.
Pernyataan tersebut jangan sampai hanya karena perbedaan posisi di Pemilu 2024.
PDIP Kritik Food Estate, Golkar Ingatkan Jangan Munculkan Keterbelahan Jelang Pemilu
PDI Perjuangan keras mengkritik program food estate atau lumbung pangan yang dikerjakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut jangan sampai hanya karena perbedaan posisi di Pemilu 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pemilu merupakan kontestasi politik lima tahunan. Jangan dalam perjalanannya memunculkan keterbelahan seperti dua kali pemilu sebelumnya."Ini kan hanya kontestasi politik yang lima tahunan kita jalankan. Ya kita punya pengalaman yang tidak mengenakan lima tahun yang lalu dan saya rasa kita semua punya kesadaran untuk menyambut Pemilu 2024 ini dengan tenang nyaman dan sukses dari pemilunya tanpa keterbelahan di masyarakat," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Maka itu, Doli meminta para elite politik jangan menunjukkan sikap perbedaan yang kontras secara terbuka. Agar pemilu bisa berjalan tanpa keterbelahan.
"Itu harus dimulai dari elite elite yang menjaga saling menjaga untuk tidak menunjukkan perbedaan secara terbuka," kata Doli.
Karena itu juga kritik yang disampaikan seharusnya disampaikan dalam narasi yang positif. Serta tujuannya untuk memang untuk koreksi kepentingan yang lebih besar untuk negara.
"Saya kira negara ini harus tumbuh dan berkembang dengan saran positif kritik dan segala macam jadi kalau ada yang menyampaikan kritik koreksi itu dalam rangka kepentingan yang lebih besar untuk bangsa negara," kata Doli.
merdeka.com
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada dibawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Dia menyebut, proyek itu merupakan bagain dari kejahatan lingkungan. Sebab, proyek tersebut kini mangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurut Hasto, proyek itu hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun.
Hal itu, dia sampaikan ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.
"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto di Bogor, Selasa (15/8).
merdeka.com
