PDIP Kritik Food Estate Kejahatan Lingkungan, Gerindra: Pakai Tanah Rawa, Bukan Babat Pohon
Gerindra Luruskan Tudingan PDIP Sebut Food Estate Kejahatan Lingkungan: Pakai Tanah Rawa, Bukan Babat Pohon
Kritikan terus diarahkan ke program Food Estate ala Presiden Jokowi
PDIP Kritik Food Estate Kejahatan Lingkungan, Gerindra: Pakai Tanah Rawa, Bukan Babat Pohon
Politikus Gerindra Khilmi tanggapi kritik keras Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyebut kebijakan Food Estate merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Sebagai informasi, Food Estate atau lumbung pangan merupakan program ketahanan pangan di bawah Kementerian Pertahanan (Menhan).
Khilmi meluruskan bahwa penggunaan lahan yang digunakan dalam kebijakan Food Estate bukan lahan hasil dari penebangan hutan seperti yang dikatakan Hasto, melainkan tanah rawa layak tanam.
"Lah, tanah itu kan sebetulnya bukan berupa hutan, yang dipake itu tanah rawa yang dijadikan tanah untuk tanaman. Jadi, bukan kita menebang hutan, gitu," ujar Khilmi kepada wartawan, pada Selasa (28/11).
Lanjut, Khilmi menjelaskan bahwa tanah yang digunakan untuk Food Estate merupakan tanah rawa yang berada di Kalimantan, yang memang diperuntukkan untuk cadangan pangan dalam jangka panjang.
Selain itu, Khilmi membantah pernyataan Hasto yang mengatakan bahwa kebijakan Food Estate merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.
"Itu tanah rawa yang ada di Kalimantan, yang diperuntukkan untuk cadangan pangan kita dalam waktu jangka panjang kan gitu. Jadi, bukannya tanah rawa yang disebutkan oleh Pak Hasto. Dan itu sudah dapat kajian dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi bukan kita babat hutan terus dijadikan Food Estate," kata Khilmi.
Khilmi tegaskan bahwa Prabowo akan melanjutkan kebijakan Food Estate apabila berhasil memenangkan Pilpres 2024.
"Ya pasti kita lanjutkanlah," tegasnya.
Lebih lanjut, Khilmi menyampaikan apabila kebijakan Food Estate tidak dilanjutkan, cadangan pangan di Indonesia akan berkurang.
Mengingat semakin lama pertumbuhan penduduk akan semakin banyak, Khilmi percaya bahwa Indonesia butuh rencana jangka panjang untuk program ketahanan pangan.
"Kalau kita tidak melanjutkan Food Estate ini, maka cadangan pangan kita ini akan berkurang karena tanah-tanah di (pulau) Jawa, khususnya ini kan penduduk makin banyak, makin memerlukan tanah untuk industri dan perumahan," imbuh Khilmi.
"Tugas seorang pemimpin itu adalah menciptakan lapangan pertanian yang baru untuk cadangan beras atau pangan secara nasional," kata Khilmi.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada dibawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Dia menyebut, proyek itu merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.
Menurut Hasto, proyek itu hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun.
Hal itu, ia sampaikan ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.
"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan Food Estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto di Bogor, Selasa (15/8) silam.
Kebijakan Food Estate digagas Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Selain itu, Food Estate masuk proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022.
