Penuhi panggilan DPR, Tjahjo Kumolo tetap tolak revisi UU Pilkada
Revisi UU Pilkada dinilainya bakal mengganggu tahapan pilkada serentak.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyambangi parlemen untuk memenuhi undangan dari Pimpinan DPR. Hal itu sekaligus membahas kelanjutan revisi Undang Undang Pilkada.
Tjahjo yang ditemui sebelum menuju ruang pimpinan mengatakan, pemerintah sepakat dengan KPU menolak secara tegas Undang Undang Pilkada direvisi. Pasalnya, revisi tersebut berpotensi mengganggu jalannya pilkada serentak.
"Pemerintah khawatir kalau diadakan revisi, nanti menjadi melebar akan mengganggu pilkada serentak," kata Tjahjo, Senin (11/5).
Tjahjo mengatakan usul revisi yang dilancarkan oleh Komisi II DPR itu adalah hal yang wajar. Namun, dia kembali menegaskan akan tetap satu suara dengan KPU tidak menuruti keinginan merevisi Undang Undang Pilkada dan Undang Undang Partai Politik.
"Kami ikut KPU aja," kata dia.
Tjahjo tiba di DPR sekitar pukul 13.55 WIB dengan mengenakan batik berwarna coklat. Sementara, Ketua KPU, Husni Kamil Manik yang juga dipanggil oleh DPR, belum tampak hadir.
Baca juga:
Disebut calon kuat gubernur DKI 2017, ini kata Ridwan Kamil
CSIS: Ahok lawan Risma bakal lebih ramai di pilgub DKI 2017
Ketua DPR sebut revisi UU Pilkada masih dikaji oleh KPU
PPP kubu Romi sebut revisi UU Pilkada untungkan Djan Faridz dan Ical
Usulan Komisi II ke KPU soal pilkada dinilai tabrak UU
LSM tuding pemerintahan Jokowi tidak siap gelar pilkada serentak
Sengketa parpol jelang pilkada, ini rekomendasi Komisi II untuk KPU
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Apa tugas utama KPU dalam menyelenggarakan pemilu? Tugas utama KPU adalah mengatur, melaksanakan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pemilihan kepala daerah.
-
Bagaimana KPU mengawasi jalannya pemilihan? Sebagai penyelenggara, KPU bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Mereka harus memastikan bahwa semua proses pemilihan dilakukan secara adil dan transparan, serta menangani pelanggaran yang mungkin terjadi.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data DPT.