Pilgub Jabar 2018, PDIP buka peluang koalisi dengan partai lain
"PDIP adalah satu-satunya partai yang bisa mencalonkan. Tapi, tentu harus memperhitungkan situasi dan kondisi politik, sehingga kami lebih baik berkoalisi dengan dua atau tiga partai," kata Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Tubagus Hasanuddin.
Masing-masing partai sudah mulai ancang-ancang dan pasang kuda-kuda menghadapi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 mendatang. Tak terkecuali dengan PDIP, partai besutan Megawati Soekarnoputri.
Partai berlambang banteng dengan moncong putih itu memilih untuk berkoalisi dengan partai politik lain. Meskipun PDIP telah memenuhi syarat untuk mencalonkan figur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018, sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 8 tahun 2015 Tentang Pilkada.
"PDIP adalah satu-satunya partai yang bisa mencalonkan. Tapi, tentu harus memperhitungkan situasi dan kondisi politik, sehingga kami lebih baik berkoalisi dengan dua atau tiga partai," kata Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Tubagus Hasanuddin dalam pesan singkatnya, Jakarta, Rabu (26/4).
Menurut TB Hasanuddin, bukan tanpa sebab partainya harus membangun koalisi di Pilgub Jabar 2018. Kata dia, koalisi dengan partai lain adalah suatu keniscayaan dalam Pilkada, apalagi untuk membangun wilayah Jawa Barat.
Menyangkut keputusan siapa yang mendapat rekomendasi di Pilgub Jabar 2018, Hasanuddin sepenuhnya menyerahkan kepada DPP PDIP. Apakah mau dari internal kader atau koalisi dengan partai lain.
"Apapun yang diputuskan oleh DPP PDIP, seluruh kader PDIP di Jabar siap mendukung dan mensukseskannya," jelas Hasanuddin.
Seperti diketahui, sejumlah nama sudah mulai dimunculkan oleh partai-partai politik menghadapi Pilgub Jabar 2018. Seperti halnya Partai NasDem yang mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai Cagub Jabar 2018.
Selanjutnya Partai Golkar yang bakal mengusung Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur. Kemudian Partai Gerindra juga tengah menggodok Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi, Anggota Komisi VIII DPR RI Sodiq Mudjahid dan Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal sebagai Calon Gubernur Jabar 2018.
Baca juga:
PDIP ragukan koalisi Gerindra-PKS di Pilgub Jabar 2018
Gerindra kembali tegaskan tak dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar
Ridwan Kamil ke warga Tasik: Jangan lupa pilih saya di waktunya tapi
Sosialisasi di Tasik, Nasdem ingin popularitas Emil naik 90 persen
Gerindra tutup pintu, Ridwan Kamil bilang 'bukan akhir segalanya'
2 Incumbent kalah, PDIP menatap Pilgub Jabar dan Jatim
Ridwan Kamil 'mengais' dukungan politik dan dana demi Pilgub Jabar
-
Apa komitmen PKB terkait Pilgub Jabar? PKB sudah lama berkomitmen mengambil poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda membeberkan bahwa partainya berkomitmen untuk selalu memilih poros yang berlawanan dari Ridwan Kamil.
-
Kenapa Padi Salibu dilirik Pemprov Jabar? Padi dengan teknologi salibu saat ini tengah dilirik Pemprov Jabar sebagai upaya menjaga ketahanan pangan.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Kenapa PDIP Jabar sangat menginginkan Anies diusung untuk Pilkada Jabar? Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat. Kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jabar,” dia melanjutkan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.