Pimpinan DPR berharap TNI dan Polri bisa kerjasama perangi terorisme
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendukung keterlibatan TNI masuk ke dalam revisi UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau UU Terorisme. TNI dinilai memiliki latar belakang intelijen dan pendidikan anti terorisme yang tinggi.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendukung keterlibatan TNI masuk ke dalam revisi UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau UU Terorisme. TNI dinilai memiliki latar belakang intelijen dan pendidikan anti terorisme yang tinggi.
Dia berharap TNI dan Polri bekerja sama memerangi terorisme. "Apabila kedua lembaga ini memberikan sinergisitas tentunya akan melahirkan suatu keadaan yang lebih baik," kata Agus di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (31/5).
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini menilai sinergi antara TNI dan Polri sangat baik untuk melakukan antisipasi berbagai aksi terorisme. Agus berpesan jangan sampai sel-sel terorisme tumbuh dan tak terdeteksi pergerakannya.
"Jangan sampai telat mengantisipasi. Harus ada tindakan dini apakah teroris ini melakukan pergerakannya atau tidak, karena sejak awal sudah ada tindakan dini dari aparat penegak hukum untuk mencegah adanya tindakan terorisme," jelas Agus.
Untuk itu saat ini Pansus bersama Pemerintah terus melakukan berbagai kajian dalam merevisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang terorisme. Apalagi pemerintah mengusulkan agar TNI dilibatkan dalam UU terorisme.
"Nantinya kedua pihak ini akan mengambil suatu kesepakatan antara lain adalah ingin melibatkan TNI di dalam UU terorisme," pungkasnya.
Baca juga:
TNI AD: Teroris terlalu kecil, tentara siap di hutan dan kota
Kata TB Hasanuddin soal pelibatan TNI dalam memerangi terorisme
Ketua DPR sepakat libatkan TNI dalam pencegahan terorisme
Menhan sebut terorisme ancaman negara, TNI layak dilibatkan
Pemerintah tak boleh asal libatkan TNI dalam berantas teroris
Masyarakat minta militer tak dilibatkan di revisi UU terorisme
Pimpinan DPR setuju TNI dilibatkan berantas teroris
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Apa kegiatan baru Anang Hermansyah setelah gagal menjadi anggota DPR RI? Anang Hermansyah kini memiliki kegiatan baru setelah gagal memperebutkan kursi di DPR RI. Anang tak lolos mewakili PDIP di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat (Jabar) V. Sebagai informasi, dapil Jabar V meliputi Kabupaten Bogor yang kerap disebut sebagai 'dapil neraka' karena diisi oleh politisi kawakan.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang dijamin Heru Budi terkait TK Gudang Peluru? "Enggak ada. Dari awal enggak ada niatan itu (gusur)," kata Heru Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, memastikan tidak bakal menggusur Taman Kanak-kanak (TK) Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan karena aktivitas revitalisasi taman di kawasan tersebut.
-
Bagaimana KPK menahan Helmut Hermawan? "Menjadi salah satu bagian dari kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan HH (Helmut) selama 20 hari pertama sejak 7 Desember 2023 hingga 26 Desember 2023 di rutan KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis (7/12).
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).