PKB dan PDIP Making Mesra di Pilkada Jatim: Cari Figur Lawan Khofifah!
PKB akan bekomunikasi dengan PDIP membahas calon kuat yang akan menjadi jagoan mereka.
PDIP menargetkan bisa berkoalisi dengan PKB di Pilkada Jakarta, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur.
- PDIP dan PKB Makin Mesra di Pilkada Jatim, Tak akan Biarkan Khofifah Lawan Kotak Kosong
- PKB Masih Cari Figur Kuat untuk Lawan Khofifah di Pilkada Jatim
- PKB Cari Kesamaan dengan PDIP di Pilgub Jatim, Ingin Usung Sosok Cagub Tanpa Beban Masa Lalu
- PKB Tertarik dengan Penawaran PDIP di Pilkada Jakarta dan Jawa Timur
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyambut baik rencana PDIP tersebut.
“PKB dengan PDIP ini sahabat lama, saudara lama dan memang secara nilai kita mengusung nilai-nilai yang hampir sama dengan pdip kerakyatanc nah untuk pilkada tentu kami menyambut baik apa yang disampaikan oleh PDIP untuk melakukan kolaborasi atau koalisi dengan pkb di tiga provinsi tersebut,” kata Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (24/7).
Untuk Jakarta, Jazilul menegaskan telah menyerap aspirasi nama Anies Baswedan, sementara Jateng PKB mengusulkan Kiai Yusuf Chudori.
Sementara itu, Jatim pihaknya akan bekomunikasi dengan PDIP membahas calon kuat yang akan menjadi jagoan mereka.
“Untuk Jawa Timur memang sedang dibahas siapa yang nanti akan maju bersama PDIP, dan perlu diketahui di Jawa Timur PDIP-PKB adalah pemenang kesatu dan kedua yang mesinnya sangat kuat, tinggal mencari figurnya,” ujarnya.
“Mudah-mudahan beberapa hari ke depan segera bisa diputuskan siapa calon gubernur dan wakil gubernur di Koalisi PKB-PDIP dan partai lain di Jawa Timur,” pungkasnya.
Sebelumnya, terkait Pilkada Jawa Tengah, nama yang mengerucut di PDIP adalah mantan Panglima TNI Andika Perkasa, sementara Partai Gerindra telah memutuskan mengusung Kapolda Jateng Ahmad Luthfi.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan, pihaknya membuka komunikasi baik dengan Andika atapun Luthfi.
“Terkait mantan kapolda atau mantan panglima, yang jelas PKB dua-duanya mempertimbangkan, asal bukan mantan kiai,” kata Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (24/7/2024)
Menurut Jazilul, pihaknya tetap mendorong kiai menjadi Cagub, yakni Yusuf Chudori.
“Yang jelas yang mau maju justru kyai ini bukan mantan kyai ini, kyai Yusuf Chudlori yang maju bukan mantan kyai,“ kta dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan memprioritaskan mengusung kader internal pada Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024.
Hasto tak hanya menyebut spesifik Jateng, dia juga menyatakan partai berlogo banteng moncong putih itu akan memprioritaskan kader internal untuk Pilkada Bali dan sejumlah daerah lain yang menjadi basis PDIP.
“PDIP Jateng, Bali, yang daerah-daerah basis, partai akan mendorong kader internal partai,” kata Hasto usai pengarahan Pilkada Serentak 2024 di Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7).
Hasto menegaskan, mengusung kader internal dalam kontestasi Pilkada serentak merupakan bagian sikap partai dan kaderisasi yang otentik terjadi di tubuh PDIP.
“Karena itu bagian dari pride dan juga bagaimana proses kaderisasi dan percaya terhadap kader partai sendiri,” ujar Hasto.
Terkait peluang mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa apakah bakal diusung di Pilkada Jateng, Hasto menyatakan bahwa elektabilitas Andika Perkasa cukup tinggi, meskipun belum bergerak di lapangan.
“Lho Pak Andika belum bergerak, elektoralnya udah masuk ke 5 besar di Jateng,” tuturnya.
Namun demikian, Hasto menegaskan bahwa keputusan final mengenai pencalonan Andika Perkasa masih harus menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Tapi nanti Ibu Mega yang akan memutuskan karena ada yang mengusulkan Pak Andika juga untuk di Jakarta,” kata Hasto.
Selain itu, ditanya soal potensi terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan di Pilkada Jateng, mengingat, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi kemungkinan akan turun menjadi salah satu kandidat, Hasto menegaskan semua potensi tersebut harus diantisipasi dan tidak boleh terjadi.
“Itu di seluruh Indonesia. Ya abuse of power, foul behaviour, yang cenderung merubah tatanan demokrasi, itu tidak boleh,” pungkasnya.