PKB: Survei Kepuasan Atas Kinerja Pemerintah Turun Bisa Jadi Evaluasi Jokowi
Karding mengatakan persepsi publik bisa naik dan turun terhadap kerja presiden. Dinamika itu akan selalu ada.
Survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo terendah sejak Pemilu 2019. Tingkat kepuasan itu berada di angka 62,9 persen pada Februari 2021. Menurun jika dibandingkan satu tahun lalu sebesar 69,5 persen.
Menanggapi ini, politikus PKB Abdul Kadir Karding menilai biasa saja jika hasil survei memperlihatkan persepsi publik menurun. Namun, Karding menilai, hasil ini bisa menjadi bahan evaluasi agar pemerintah bisa meningkatkan kembali produktivitasnya.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
"Ini soal persepsi saja. Apapun itu mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi di internal pak Jokowi supaya lebih terpacu lagi lebih meningkatkan lagi produktivitas dan kinerjanya," ujar Karding kepada wartawan, Selasa (9/2).
Karding mengatakan persepsi publik bisa naik dan turun terhadap kerja presiden. Dinamika itu akan selalu ada.
"Dinamika dari kepuasan masyarakat itu pasti. Semua presiden mengalami hal sama," katanya.
Faktornya bisa beragam. Salah satunya berasal dari bukan pendukung Jokowi di Pilpres. Ditambah lagi karena pandemi Covid-19.
"Masa pandemi ini pasti walaupun pemerintah pak Jokowi sudah habis-habisan total dengan strategi-strategi memperbaiki keadaan mengatasi masalah. Tetapi pasti masih banyak yang pengen lebih, pengen kembali ke normal," kata Karding.
Ia percaya, jika bisa melewati kondisi sulit ini, kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi bisa kembali meningkat.
"Menurut saya hal wajar saja ketika ada program yang atau kegiatan yang mulai beraktivitas normal tingkat kepuasan itu bisa kembali lagi bahkan meningkat," ucap anggota DPR RI ini.
Sebelumnya, survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo terendah sejak selesai Pemilu 2019. Meski, tingkat kepuasan itu masih berada di angka 60 persen.
Pada survei Indikator Februari 2021 ini, Jokowi mendapatkan kepuasan publik sebesar 62,9 persen. Namun, hal ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 69,5 persen.
"Tingkat kepuasan tersebut lebih rendah, atau terendah sejak selesai pemilihan umum 2019," jelas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei secara daring, Senin (8/2).
Burhanuddin mengatakan, terjadi peningkatan masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi. Dari 28 persen menjadi 35,6 persen dalam waktu satu tahun terakhir.
Baca juga:
Survei Indikator: Rakyat dan KPU Dirugikan di Pilkada 2024
Survei Indikator: Masyarakat Ingin Capres Lebih dari Dua Pasang
Survei: Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Jokowi Terendah Sejak Pemilu 2019
Survei: Publik Memilih Pilpres dan Pileg Dipisah
Survei Indikator: Mayoritas Pemilih Tak Ingin Pilkada Ditunda 2 Tahun