PKB usul dana pembangunan perpustakaan DPR dialihkan ke pesantren
"Nanti orang-orang yang masuk di DPR itu, orang-orang hebat," kata Maman Imanulhaq.
Wakil Ketua Fraksi PKB di DPR Maman Imanulhaq tidak sepakat dengan adanya pembangunan perpustakaan level Asia Tenggara dibangun di Kompleks Parlemen. Dia berharap anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun perpustakaan di pesantren, desa, dan kampus-kampus.
"Sebaiknya diberikan untuk membangun perpustakaan di tiap desa. Memperbesar perpustakaan di perguruan-perguruan tinggi. Sehingga nanti orang-orang yang masuk di DPR itu, orang-orang hebat. Jadi anggaran itu tidak perlu dibikin di Kompleks DPR, tapi cukup dibagikan ke universitas atau perpustakaan di desa dan pondok pesantren," ujarnya.
Namun anggota dewan syuro PKB ini menginginkan adanya pembangunan museum sejarah DPR. Sebab menurutnya selama ini banyak arsip penting DPR yang terbengkalai.
"Daripada perpustakaan lebih baik bikin museum yang tidak terlalu mahal tapi bisa menjadi dokumentasi sejarah," tuturnya.
Meski Presiden Jokowi telah mengeluarkan kebijakan mengenai moratorium agar gedung pemerintahan tak dibangun lagi, Maman berharap agar publik memakluminya. "Publik harus terus bersuara dengan kritis, tapi publik juga harus memahami juga ada keperluan dari beberapa gedung yang diharapkan untuk DPR," ungkapnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Ade tak mau pusing menanggapi komentar sejumlah pihak yang tak menyetujui usulan pembangunan perpustakaan DPR. Bahkan dirinya tidak menggubris bila kritik pembangunan perpustakaan DPR bakal muncul di pemberitaan setiap hari.
"Mau digebukin tiap hari, saya tak ada urusan," kata Ade di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Seperti diketahui memang DPR memiliki 7 megaproyek senilai Rp 2,7 triliun. Namun terhambat karena kebijakan moratorium Presiden Jokowi.
Beberapa proyek tersebut ialah alun-alun demokrasi sebagai area terbuka bagi masyarakat untuk secara langsung menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR, membangun museum dan perpustakaan untuk menjaga warisan budaya, akses tamu yang lebih mudah ke DPR, membangun pusat pengunjung harian DPR, membangun pusat kajian legislasi, membangun ruangan khusus tenaga ahli yang standar, dan integrasi kawasan parlemen agar menjadi ikon baru Ibu Kota negara.
Baca juga:
Ruhut: Kader Golkar sama saja, hobinya bikin proyek
Soal proyek perpustakaan Rp 570 M, NasDem serahkan ke pemerintah
DPR mau bangun perpustakaan, Istana ingatkan soal moratorium gedung
Ngotot perpustakaan DPR, Akom bilang 'mau digebukin, tak ada urusan'
Ketua Komisi I DPR minta pemerintah tolak syarat tebusan Abu Sayyaf
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.