PKB usulkan Pilgub dipilih DPRD, PAN sebut butuh kajian mendalam

Biaya Pilkada yang besar menjadi salah satu pertimbangan PKB agar pemilihan langsung dihapuskan.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewacanakan pengembalian pemilihan gubernur melalui mekanisme pemilihan tak langsung atau melalui DPRD. Biaya Pilkada yang besar menjadi salah satu pertimbangan PKB agar pemilihan langsung dihapuskan. Hal ini akan dibahas dalam Mukernas di Jakarta Convention Center (JCC) selama dua hari ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, perlu kajian mendalam agar rencana itu bisa diterima masyarakat luas. Kata dia, mekanisme pemilihan melalui DPRD sudah pernah dibicarakan ketika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bahwa PKB menyampaikan aspirasi itu kembali, saya kira perlu menjadi pikiran kita bersama. Karena memang di Kabupaten/Kota, pemilihan langsung ada plus minus. Perlu kajian mendalam," kata Zulkifli usai menghadiri pembukaan Mukernas PKB di JCC, Senayan, Jumat (5/2).

Zulkifli yang juga Ketua MPR itu menambahkan, pada zaman kepemimpinan Presiden SBY, banyak kritikan akan rencana pelaksanaan Pilkada tak langsung. Sehingga kala itu, SBY mengeluarkan Perppu.

Lebih lanjut, Zulkifli memahami apa yang menjadi pemikiran PKB. Yaitu mengenai soal biaya pesta demokrasi yang dianggapnya sangat besar.

"Saya kira PKB melihat pilkada kemarin ya, 269 pilkada itu mahal sekali sekarang. Ternyata demokrasi bukan tambah murah tapi tambah mahal sekarang. Persaingannya. Dikhawatirkan juga kepala daerah patuhnya bukan kepada rakyat tapi kepada yang mensponsori. Tapi saya kira perlu kita kaji lebih dalam," pungkas Zulkifli.