PKPU masih digugat di MA, Golkar daftarkan dua eks koruptor jadi caleg
"Dalam kesepakatan rapat pimpinan DPR dengan KPU menyatakan bahwa proses apa yang menjadi PKPU itu silakan berjalan. Tetapi hak setiap warga negara untuk mengajukan judicial review terhadap PKPU itu di MA tetap juga akan berjalan," ungkapnya.
Partai Golkar mencalonkan kadernya yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi untuk berkompetisi di Pileg 2019. Dua mantan napi tersebut adalah TM Nurlib di daerah pilihan (dapil) Aceh dan Iqbal Wibisono di Jawa Tengah.
"TM Nurlib dan Iqbal Wibisono itu masuk di dalam daftar bacaleg dari Partai Golkar. Kalau Pak Iqbal di Jateng, kalau TM Nurlib di Aceh," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7).
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang diusung Partai Golkar menjadi Cagub Jabar? Partai Golkar mengusung mantan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
Ace mengungkapkan dua caleg tersebut memiliki hak untuk dicalonkan. Sebab keduanya merupakan petinggi Partai Golkar.
Wakil Ketua Komisi VIII ini juga menegaskan belum ada keputusan yang mengikat terkait gugatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur larangan bagi mantan napi korupsi jadi caleg. Sehingga masih memungkinkan bagi Golkar mencalonkan dua kader tersebut.
"Dalam kesepakatan rapat pimpinan DPR dengan KPU menyatakan bahwa proses apa yang menjadi PKPU itu silakan berjalan. Tetapi hak setiap warga negara untuk mengajukan judicial review terhadap PKPU itu di MA tetap juga akan berjalan," ungkapnya.
"Jadi tentu partai mempersilakan yang bersangkutan untuk mencalonkan diri selagi memang kesempatan untuk dicalonkan itu masih dimungkinkan berdasarkan atas rapat tersebut," sambungnya.
Golkar berusaha menjalankan aturan yang ada terkait pencalonan dua kadernya yang pernah terbelit korupsi itu. Menurut Ace, pencalonan dua kader itu tidak ada hubungannya dengan komitmen slogan partainya, yakni Golkar bersih.
"Itukan komitmen moral. Tentu kejadian korupsi bukan sekarang, tapi yang lalu. Jadi menurut saya harus dibedakan antara kejadian yang sudah terjadi dan pada saat sedang berlangsung," ucapnya.
Baca juga:
Banyak artis nyaleg, KPU yakin parpol pertimbangkan rekam jejak & kemampuan
Daftar Caleg, 7 menteri diminta tetap fokus kerja
Isu Kapitra Bacaleg PDIP, PA 212 sindir semakin jelas yang taat & khianat
Lucky Hakim: Saya masuk NasDem bukan karena bajak-membajak
Perindo bantah tawarkan Rp 10 M untuk bajak Lucky Hakim: Mimpi dia