PKS akui deal politik antara KMP dengan SBY sering terjadi

"Dan kesepakatan itu ada yang tertulis dan ada yang lisan. Kita lihat saja perkembangan yang ada," kata Fahri.

Wasekjen PKS Fahri Hamzah angkat bicara soal deal politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Koalisi Merah Putih soal Perppu Pilkada. Menurut Fahri, deal politik antara Koalisi Merah Putih dengan Demokrat memang kerap terjadi.

"Soal kesepakatan saya kira memang sering terjadi kesepakatan," kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/10).

Wakil ketua DPR ini mencontohkan saat dirinya bersama Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sowan ke SBY yang juga menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat di Cikeas. Hal itu sebagai salah satu upaya dalam rangka mencari kesepakatan.

"Dan kesepakatan itu ada yang tertulis dan ada yang lisan. Kita lihat saja perkembangan yang ada," tegasnya.

Menurut Fahri, Koalisi Merah Putih tidak bisa serta merta menolak Perppu Pilkada yang diajukan SBY ke DPR. Sebab hal itu diatur dan sesuai dengan mekanisme yang ada.

"Saya tidak mau menolak kata-kata bapak presiden karena prosedurnya seperti itu. Pertama, Perppu diajukan ke Dewan lalu dibahas di masa sidang yang akan datang dan Dewan membaca dengan cermat memberikan pertimbangan menerima atau menolak," jelas Fahri.

"Saya sendiri belum membaca Perppu itu sampai sekarang. Kalau 10 poin itu dimasukan tentu ada kemajuan yang luar biasa pada UU Pilkada," tandasnya.

Seperti diketahui, SBY mengakui ada deal politik antara dirinya dengan Koalisi Merah Putih terkait Perppu Pilkada. Sebelum menandatangani Perppu, SBY mengaku telah bertemu dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa yang tak lain adalah besan sekaligus elite dari Koalisi Merah Putih.

"Kamis, 30 September 2014 malam, saya bertemu Pak Hatta Rajasa yang bawa pesan dan harapan dari pimpinan-pimpinan partai KMP," tulis SBY dalam akun Twitter @SBYudhoyono miliknya, Senin (6/10).

Menurut SBY, Koalisi Merah Putih berharap bisa bersama dengan Demokrat di DPR dan MPR. Ajakan itu direspons positif oleh SBY dengan satu syarat.

"Partai Demokrat bersedia bersama-sama di DPR dan MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dengan perbaikan yang akan saya terbitkan," tulis SBY.