PKS beberkan data Ketua DPR tak harus dari partai pemenang Pemilu
Ketua DPR tidak harus berasal dari partai pemenang pemilu. Menurut Hidayat, ketua DPR berasal dari partai pemenang pemilu bukan suatu konvensi. Faktanya, Ketua DPR yang berasal dari partai pemenang pemilu hanya terjadi pada 2009.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memprioritaskan mencari Ketua DPR baru menggantikan Setya Novanto yang kini mendekam di balik jeruji besi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, pergantian Ketua DPR lebih diperlukan ketimbang menambah pimpinan baru seperti yang dihembuskan oleh PDI Perjuangan.
"Saya melihat waktu kita semakin pendek, DPR dituntut semakin fokus, mengapa tidak laksanakan saja UU yang ada, yang terjadi pergantian ketua DPR ya ketua DPR-nya karena kasus yang terjadi dengan beliau yang pergantiannya di Golkar, itulah ketentuan MD3," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/12).
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini menuturkan, jika DPR ingin mengakomodir permintaan PDIP untuk mendapatkan jatah kursi pimpinan dewan maka aturan dalam UU MD3 harus segera diubah.
"Kalau kemudian diinginkan adanya perubahan maka ubah dulu UU MD3-nya. Sebab begitulah ketentuan kalau UU MD3 nya tidak diubah berati tetap kembali posisi pimpinan ada lima tidak ada tambahan," ujarnya.
PDIP mencari celah menambah kursi pimpinan dengan menyinggung sebagai pemenang Pemilu 2014. Menurut Hidayat, ketua DPR berasal dari partai pemenang pemilu bukan suatu konvensi. Faktanya, Ketua DPR yang berasal dari partai pemenang pemilu hanya terjadi pada 2009. Di mana Ketua DPR saat itu berasal dari Partai Demokrat.
Di tahun-tahun sebelumnya, Ketua DPR tidak harus berasal dari partai pemenang pemilu. Saat Pemilu 2004 misalnya. Golkar menjadi pemenang Pemilu, namun tak serta merta kadernya langsung terpilih menjadi Ketua DPR. Contoh lainnya, ketika PDIP menang Pemilu tahun 1999. Ketua DPR justru berasal dari Golkar yakni Akbar Tandjung. Akbar dipilih melalui pemilihan terbuka.
"Tahun 1999, pemenang pemilu adalah PDIP, apakah PDIP jadi ketua DPR? Waktu itu ketuanya Pak Akbar Tandjung yang terpilih melalui pemilihan terbuka," ungkapnya.
Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan pihaknya tak hanya sekadar punya niatan masuk menjadi salah satu pimpinan DPR, tapi etika politik harus dibangun dengan memperhatikan suara rakyat.
"Ketika rakyat menyatakan memberikan dukungan pada PDIP sehingga PDIP menjadi partai pemenang Pemilu tentu saja suara itu harus senapas dengan apa yang terjadi di DPR," jelasnya di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/12).
Selama ini adanya dialektika dan dinamika di lembaga wakil rakyat itu menurutnya karena PDIP tak dilibatkan sebagai pimpinan.
"Kalau kita lihat seluruh dialektika, seluruh dinamika yang terjadi di DPR terkait pimpinan Dewan, kalau orang Jawa bilang itu mungkin karena tidak melibatkan PDIP," jelasnya.
Baca juga:
PPP: Mayoritas fraksi setuju tambah 1 kursi pimpinan DPR buat PDIP
Pimpinan DPR kemungkinan tambah 1, PDIP pertimbangkan nama Utut & Bambang
Soal Ketua DPR, PDIP ungkit jadi parpol pemenang Pemilu 2014