PKS Khawatir Jual Beli Blangko e-KTP Online Pintu Kecurangan Pemilu 2019
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku khawatir dengan kasus jual beli blanko e-KTP di pasar online. Menurut dia, kasus ini bisa menjadi gerbang kecurangan Pemilu 2019.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku khawatir dengan kasus jual beli blanko e-KTP di pasar online. Menurut dia, kasus ini bisa menjadi gerbang kecurangan Pemilu 2019.
"Bisa tapi saya tidak mau suudzon. Karena pertama jumlahnya sepertinya tidak besar dan rata-rata itu untuk orang kecil," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12).
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
Mardani menilai, masalah ini tidak bisa dianggap sederhana. Pasalnya, ada lebih dari satu toko yang menjual blanko e-KTP.
"Jadi menurut saya enggak bisa ini dijawab dengan 'ini udah ketangkap'. Jangan pernah mencari siapa yang salah, tetapi cari dimana letak kesalahannya. Dari situ baru ketahuan konstruksi kasusnya," ungkapnya.
"Misalnya ternyata si orang ini ternyata puncak gunung es. Pucuknya ketangkap tapi gunung es besarnya enggak ketangkap. Itu namanya kita enggak menyelesaikan masalah," sambungnya.
Karena itu, dia menyarankan adanya audit untuk melihat akar masalah penjuapan blanko online itu. Hal itu, lanjut dia, dilakukan agar masyarakat paham dan bisa segera melaporkan jika ada kejadian serupa.
Sebelumnya, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arief Fakrulloh mengaku telah mengantongi identitas pelaku penjualan blangko e-KTPonline. Kata dia, pelaku itu adalah anak dari eks Kepala Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Lampung.
"Tidak ada sistem yang jebol ini ada tindak pidana umum. Dimana ada seorang anak mengambil blanko yang dibawa oleh anaknya yang kebetulan Kepala Dinas Dukcapil di Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Ayahnya sekarang sudah pensiun. Ini blangko yang dicetak Februari dan dikirim ke daerah Maret," kata Zudan di dalam Rapat Komisi II, Kamis (6/12).
Baca juga:
Terdakwa Korupsi e-KTP, Irvanto dan Made Oka Masaagung Divonis 10 Tahun Penjara
KPK Ungkap Sedang Lakukan Penyelidikan Baru Korupsi E-KTP
Kasus e-KTP, Keponakan Setnov dan Made Oka divonis 10 Tahun Penjara
Sidang Korupsi e-KTP, Irvanto dan Made Oka Bacakan Nota Pembelaan
Baca Pledoi, Irvanto Kembali Sebut Nama-nama Penerima Uang Korupsi e-KTP
Membela diri, Irvanto Anggap Tuntutan Jaksa Terlalu Berat
BPN Bekasi Serahkan Uang Pembelian Tanah Setnov ke Negara lewat KPK