PKS Merasa Tak Perlu Diajak dalam Kabinet, Biar Tetap Jadi Oposisi
PKS Merasa Tak Perlu Diajak dalam Kabinet, Biar Tetap Jadi Oposisi. Hidayat mengatakan partainya lebih memilih berada di barisan partai di luar pemerintah atau oposisi. Baginya, berada di luar pemerintahan juga termasuk hal yang konstitusional.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid merasa wajar jika partainya tidak bisa bergabung dalam kabinet jika Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) sudah resmi menang Pilpres 2019. Sebab, kata dia, PKS memang bukan partai pemenang Pemilu.
"Tetapi prinsipnya sikap kami adalah bahwa kami sebagaimana tahun 2014 karena kami bukan koalisi Pak Jokowi dan koalisi kami tidak menang dalam pemilu, kami merasa wajar saja," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Mengapa PKS unggul di DKI Jakarta dalam Pemilu 2024? Tercatat PKS unggul dengan perolehan 1.012.028 suara.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Di mana PPS berkedudukan? PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan atau desa. Oleh karena itu, PPS berkedudukan di kelurahan atau desa.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
Hidayat mengatakan partainya lebih memilih berada di barisan partai di luar pemerintah atau oposisi. Baginya, berada di luar pemerintahan juga termasuk hal yang konstitusional.
"Kami tidak perlu diajak (dalam kabinet), biarlah kami menjadi oposisi, biarlah kami berada di luar kabinet toh berada di luar kabinet bukan berarti tidak konstitusional, berada di luar kabinet juga konstitusional," ungkapnya.
Dia menjelaskan partainya juga bisa ikut berperan untuk membangun Indonesia. Meski dalam posisi di luar pemerintahan.
"Yang dipentingkan adalah kita berada di luar kabinet tapi kita bersama bangsa membangun Indonesia, membangun demokrasi supaya menghadirkan demokrasi lebih berkualitas," ucapnya.
Walaupun begitu, Hidayat menilai terlalu dini untuk berbicara soal kabinet Jokowi. Pasalnya, saat ini Mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih belum bisa dipastikan menang Pilpres 2019.
"Kalau memang Pak Jokowi dimenangkan tetapi terlalu dini untuk mengatakan dimenangkan karena MK hari ini baru memulai penetapan pencatatan untuk peradministrasian proses untuk persidangan di MK, jadi jangan juga terlalu cepat menyimpulkan, kalau nanti MK memutuskan Pak Prabowo yang memang bagaimana?" tandasnya.
(mdk/eko)