PKS: Pemindahan Ibu Kota Perlu Pertimbangkan Keuangan Negara
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan tidak tepat. Pasalnya, saat ini kondisi ekonomi sedang tidak baik.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan tidak tepat. Pasalnya, saat ini kondisi ekonomi sedang tidak baik.
"Perlu juga melihat keuangan negara, utang, pengangguran, kemiskinan, beban ekonomi rakyat dan masalah-masalah lain. Pemindahan ibukota di kabupaten saja butuh dana banyak, apalagi ibukota negara," kata Mardani pada wartawan, Sabtu (17/8).
-
Bagaimana payudara ibu menyusui berubah? Produksi ASI dimulai bahkan sebelum pasokan ASI lengkap, biasanya dua hingga empat hari setelah melahirkan. Pada tahap ini, beberapa ibu mengalami masa pembengkakan ketika payudara terasa sangat penuh dan tidak nyaman. Namun, ini biasanya berlangsung singkat dan membaik dalam 48 hingga 72 jam.
-
Siapa yang menganiaya ibu kandungnya di Pekanbaru? Pelaku insial H anak kandung korban, kejadian pengniayaan itu sudah lama, yakni pada Jumat 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Tapi, videonya baru tersebar sekarang, makanya kami langsung gerak cepat ke rumah pelaku," kata Bery kepada merdeka.com.
-
Di mana lokasi ibu kota baru Mesir? Ibu kota baru Mesir ini dirancang seluas 700 kilometer persegi atau kira-kira seukuran Singapura.
-
Siapa yang dijuluki sebagai Ibu Komando? Di bagian komentar, ada yang menyebut Juliana sebagai Ibu Komando.
-
Apa profesi ibu dari Pratama Arhan? Arhan adalah putra dari seorang ibu yang berprofesi sebagai tukang sayur keliling.
-
Di mana letak ibu kota Garut? Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Tarogong Kidul.
Mardani juga menilai tujuan pemindahan Ibu Kota dengan tujuan pemerataan juga tidak tepat. Pemerataan, menurutnya bisa dilakukan dengan pembangunan ekonomi dan industri di daerah.
"Tujuan pemindahan untuk pemerataan kurang tepat, untuk situasi ekonomi, sosial, dan politik saat ini. Karena pemerataan pembangunan harusnya membuat pusat-pusat ekonomi dan industri di daerah-daerah, bukannya pindahkan ibu kota," ungkapnya.
Dia melanjutkan, pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan ini belum dikaji secara komprehensif. Terutama dibidang ekonomi, infrastruktur dan regulasi.
"Untuk kajian yang matang itu, saya merasa di awal launchingnya pemerintah seakan tidak siap dan cenderung menganggap ini sebagai barang kecil," ujarnya.
"Pak Jokowi dan kabinetnya harus membuka ke publik bagaimana perencanaannya. Saya melihat pemerintah belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas," sambungnya.
Mardani juga mengatakan sampai saat para pakar belum melihat ada Urgensi pemindahan Ibu Kota. Karena itu, dia meminta rencana tersebut dikaji ulang.
"Aspek dampak pertumbuhan ekonomi juga perlu dikaji. Tidak hanya memikirkan ‘ibukota’ nya yg pindah, tapi pastikan Jabodetabek dapat optimal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi, dalam pidato kenegaraan 2019, meminta izin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta. Presiden menegaskan ibu kota akan dipindahkan ke pulau Kalimantan.
"Izin memindahkan ibukota ke Kalimantan," ujar Presiden Jokowi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).
"Ibukota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," tambahnya.
Baca juga:
VIDEO: Pemerintah Pastikan Bukit Soeharto Bukan Lokasi Ibu Kota Baru
Sri Mulyani Bocorkan Alasan Pemindahan Ibu Kota Tak Masuk RAPBN 2020
Gubernur Isran Tidak Mempermasalahkan jika Kaltim Batal Jadi Ibu Kota Negara
Menhub Budi: Ibu Kota Baru Bakal Dibangun MRT
Bos Bappenas: Tanah di Ibu Kota Baru Kalimantan Jauh dari Gambut dan Batubara
Ketua MPR Ingatkan Jokowi, Pemindahan Ibu Kota Harus Hati-Hati
Fadli Zon Minta Pemerintah Libatkan Ekonom & Akademisi Kaji Pemindahan Ibu Kota