PKS setuju moratorium evaluasi menyeluruh reklamasi Teluk Jakarta
Namun, kata Sohibul, tidak serta merta kebijakan reklamasi ditolak sepenuhnya.
Pemerintah pusat bersama Pemprov DKI sepakat reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sementara. Hal itu lantaran menjadi polemik dan tumpang tindih aturan.
Menanggapi itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mendukung langkah pemerintah yang menetapkan penundaan sementara dan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, mulai aspek perizinan serta dampak sosialnya.
"Untuk kasus DKI, PKS sepakat moratorium. Moratorium untuk evaluasi menyeluruh, bukan legal administratif saja. Kami setuju pendapat Menteri LHK, ini harus dievaluasi menyeluruh termasuk dampak lingkungan dan sosial," kata Sohibul Iman, di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (19/4).
Namun, kata Sohibul, tidak serta merta kebijakan reklamasi ditolak sepenuhnya. Bisa saja, lanjutnya, ada daerah yang cocok dilakukan reklamasi.
"Harus case by case menyatakan menolak sepenuhnya reklamasi. Jangan generalisir pula tidak boleh reklamasi," ujar.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sepakat untuk menghentikan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta. Keputusan ini diambil setelah pria yang akrab disapa Ahok itu bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.
Meski begitu, Ahok mengakui kebijakan yang baru diambilnya bersama pemerintah pusat tersebut sewaktu-waktu bisa dilanggar. Jika tetap nekat, pengembang nakal bisa dikenakan sanksi administratif hingga dicabut izinnya.
"Ada sanksinya, di LHK ada sanksinya, ada administrasi sampai pencabutan," ungkap Ahok di sela peresmian RPTRA Rawa Buaya, Selasa (19/4).
Demi mencegah agar reklamasi tidak dilanjutkan dan pembangunan dihentikan, dia mengajak pusat untuk membantu melakukan pengawasan.
Baca juga:
Solidaritas Perempuan sebut reklamasi kejahatan kolektif negara
Reklamasi teluk Jakarta bikin tangkapan ikan nelayan menyusut
Prijanto ajak Ahok dan BPK lihat lahan Sumber Waras di Jl Kiyai Tapa
Ahok bingung nelayan hanya demo Agung Sedayu dan Podomoro
Menko Maritim pimpin aturan Zonasi & Tata Ruang Laut Nasional
Setelah hentikan sementara, izin pelaksanaan reklamasi harus dicabut
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Siapa yang terlibat dalam mempromosikan Sail Teluk Cenderawasih di Jakarta? Warga suku Papua sedang melakukan aksi menabuh gendang saat mengkampanyekan Sail Teluk Cenderawasih di Kawasan Thamrin, Jakarta, Minggu (8/10/2023).
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Kenapa PKS merasa perlu menjalin komunikasi dengan partai lain untuk Pilkada Jakarta? Namun, Syaikhu menyadari bahwa PKS tidak bisa sendirian mengusung calon di Pilkada karena jumlah kursi yang dimiliki belum memenuhi syarat.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.