PKS tak sepakat gagasan pimpinan DPR dirikan sekolah parlemen
Menurutnya, DPR tidak perlu mendirikan menggunakan istilah sekolah karena bisa bias persepsinya di masyarakat
Ketua DPR Ade Komarudin menggagas akan mendirikan sekolah parlemen untuk meningkatkan kualitas anggota DPR. Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menghargai semangatnya sebagai upaya peningkatan kualitas anggota DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Meski demikian, Jazuli berpendapat DPR tidak perlu mendirikan atau menggunakan istilah sekolah karena bisa bias persepsi dan interpertasi di masyarakat.
"Saya apresiasi semangat dan keseriusan pimpinan DPR dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan kompetensi anggota DPR, tapi kalau sampai mendirikan sekolah parlemen nanti dipersepsi lain oleh publik, kok anggota DPR malah sibuk belajar bukannya kerja melaksanakan fungsi utama," kata Jazuli di Jakarta, Senin (29/8).
Selain itu, Jazuli menilai pendidikan politik dan penyiapan anggota DPR yang berkualitas seharusnya menjadi domain dan tugas partai politik.
"Parpol yang seharusnya didorong untuk melakukan itu dan pada prakteknya bisa saja bersinergi dengan akademisi perguruan tinggi atau kalangan civil society," jelasnya.
Jazuli baru saja dikukuhkan sebagai doktor manajemen SDM yang juga meneliti tentang reformasi DPR dalam disertasinya. Berdasarkan penelitiannya yang dibutuhkan DPR adalah penguatan dukungan keahlian yang profesional dan kompeten serta independen. Selebihnya yang diperlukan adalah disiplin Anggota DPR dalam merujuk hasil-hasil riset dan data-data ilmiah akurat yang dihasilkan para ahli sebagai basis analisis pembuatan kebijakan.
"Secara kelembagaan DPR harusnya punya semacam lembaga pendukung keahlian seperti di Amerika Serikat, ada budget house dan library of congress, yang benar-benar profesional dan independen, diisi para pakar di berbagai bidang. Usernya adalah anggota DPR," jelasnya.
Namanya pendukung, lanjut Jazuli, hasil-hasil kajian mereka tergantung pada user-nya. Yang perlu didorong adalah komitmen, kemauan, dan kinerja anggota untuk memberdayakan tenaga ahli dan sistem pendukung untuk menyiapkan data dan analisa yang akurat sehingga kebijakan DPR makin berkualitas.
"Di sinilah peran fraksi sebagai kepanjangan tangan partai politik punya peran penting untuk mengontrol kualitas kinerja dan mendisiplinkan anggotanya," pungkas Jazuli.
Baca juga:
Wacana sekolah parlemen perlu dikaji urgensinya
PAN lebih setuju anggota dewan disekolahkan parpolnya masing-masing
PAN dukung DPR gelar sekolah parlemen tapi minta fraksi dilibatkan
Polemik sekolah parlemen agar anggota DPR jadi pintar & tak korupsi
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).