PKS Usul Fasilitas Isolasi Anggota DPR Terbuka untuk Masyarakat
Jazuli usul lebih baik memfungsikan aset DPR seperti Wisma Kopo di Bogor, Jawa Barat atau fasilitas lain.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai Kesekjenan DPR RI tidak perlu menyewa fasilitas khusus seperti hotel dan penginapan untuk isolasi anggota dewan. Jazuli usul lebih baik memfungsikan aset DPR seperti Wisma Kopo di Bogor, Jawa Barat atau fasilitas lain.
Jazuli mengusulkan, fasilitas milik DPR sebaiknya bisa digunakan untuk masyarakat umum yang membutuhkan tempat isolasi mandiri.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa alasan PKS mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman? "Kami optimis, insya Allah sosok Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Mohamad Sohibul Iman adalah kandidat yang memiliki peluang menang besar," pungkasnya.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
"Bahkan kami mengusulkan agar fasilitas isoman tersebut tidak hanya digunakan oleh anggota dan pegawai DPR tapi juga terbuka untuk masyarakat yang membutuhkan tempat isolasi mandiri," ujarnya kepada wartawan.
Anggota Komisi I DPR RI ini menilai, kebijakan Sekjen DPR RI itu memang bentuk antisipasi. Tetapi ia mengingatkan harus sesuai dengan perundang-undangan.
Hanya saja dalam praktiknya seharusnya menimbang urgensi, prioritas dan empati terhadap masyarakat yang kesulitan menghadapi pandemi Covid-19.
"Namun demikian, pada prakteknya harus benar-benar menimbang urgensi, prioritas, dan empati terhadap kondisi rakyat kebanyakan yang jauh lebih sulit dalam menghadapi wabah covid 19 ini," ujar Jazuli.
Sebelumnya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyediakan hotel untuk isolasi mandiri anggota dewan yang terpapar Covid-19. Fasilitas Hotel ini dikhususkan bagi anggota DPR yang positif tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan.
"Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI bekerjasama dengan beberapa hotel, menyediakan fasilitas karantina/isolasi mandiri bagi Anggota DPR RI yang terkonfirmasi positif Covid-19 baik yang tanpa gejala (OTG) maupun gejala ringan dengan isolasi mandiri di hotel," tulis surat Setjen DPR RI yang dikutip Selasa (27/7).
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan surat edaran tersebut. Ia beralasan, kebutuhan fasilitas isolasi mandiri di hotel khusus anggota DPR karena besarnya peluang untuk terpapar Covid-19
"Iya benar. Jadi intensitas anggota DPR itu kan di dapilnya sangat tinggi sekali jadi peluangnya anggota dewan untuk positif juga sangat mungkin," ujar Indra saat dikonfirmasi.
Indra mengatakan, tidak hanya DPR yang menyediakan hotel untuk isolasi mandiri. Beberapa Kementerian/Lembaga lain juga sudah membuka fasilitas hotel bagi yang terpapar.
"Jadi kementerian lembaga lain itu sudah melakukan mekanisme isolasi mandiri bekerja sama dengan hotel-hotel bintang tiga gitu ya," ucapnya.
Baca juga:
Update 28 Juli 2021: Kasus Covid di RI Tambah 47.791, Sembuh 43.856
1 Meninggal & 180 Positif Covid-19, Napi Nusakambangan Diharapkan Segera Divaksinasi
Polisi Ingatkan Tabung APAR Tidak untuk Isi Oksigen
Camat Klaim Kembangan Bebas dari Zona Merah Covid-19 Akibat Penerapan PPKM
Arab Saudi Larang Warganya ke LN Selama Tiga Tahun Jika Langgar Aturan Covid-19