Polemik sekolah parlemen agar anggota DPR jadi pintar & tak korupsi
"Sekarang ini, banyak bimtek bodong. Daripada dikorupsi ya sekalian dibikin sekolah saja," kata Akom
Gagasan Ketua DPR Ade Komarudin soal sekolah parlemen untuk semua anggota legislatif baik tingkat pusat hingga daerah menuai polemik. Sekolah ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas anggota dewan.
Rencana ini pun menuai pro kontra di kalangan anggota DPR dan partai politik. Sebabnya, konsep sekolah parlemen ini, mulai dari anggaran sekolah dan lain sebagainya, tidak dijelaskan secara gamblang.
Ade Komarudin alias Akom mengklaim bila gagasan sekolah parlemen sebagai bagian dari peningkatan kualitas anggota dewan. Adapun lokasi sekolah yang dipilih adalah Wisma Kopo, Bogor.
"Tujuan kami peningkatan kualitas para legislator, anggota dewan yang selama ini diharapkan masyarakat berkualitas. Baik fungsinya sebagai pembuat undang-undang, penyusun APBN dan fungsi pengawasannya," kata Akom di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (25/8).
Sekolah yang rencananya akan diikuti oleh seluruh anggota DPR RI dan anggota DPRD di seluruh Indonesia direncanakan dilaksanakan tahun ini. Dia berharap semua partai politik juga bisa ikut terlibat dalam program ini.
Soal besaran anggaran sekolah parlemen ini, Ade mengaku dananya minim. menyinggung anggaran yang dipergunakan juga bisa dari pengalihan biaya bimbingan teknis (bimtek) anggota dewan.
"Sekarang ini, bimtek sering dijadikan lahan korupsi. Banyak bimtek bodong. Daripada dikorupsi ya sekalian dibikin sekolah saja. Kurikulumnya juga harus terstandar," terang Akom.
Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai wacana pembentukan sekolah ini akan tumpang tindih dengan fungsi partai dalam proses rekrutmen dan pengkaderan. Dia mengambil contoh partainya telah memiliki sekolah kader politik yang memiliki substansi sama dengan sekolah parlemen.
"Saya kira bisa saja tumpang tindih. Kami di PAN pun sudah ada sekolah kader politik. Pesertanya justru dari kalangan muda yang baru berinteraksi dengan politik. Lima sampai sepuluh tahun lagi, insya allah mereka sudah siap didistribusikan untuk ikut berkompetisi dalam pesta demokrasi kita," kata Saleh saat dihubungi Jumat (26/7).
Menurutnya, lebih baik memaksimalkan peran parpol dalam mendidik kadernya. Kalau parpol bisa dimaksimalkan, itu sudah sangat cukup. Karena itu gagasan pimpinan DPR harus dibicarakan terlebih dulu dengan parpol.
Sedangkan Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana mengakui partai memang salah satu pintu awal bagi seseorang untuk menjadi anggota dewan. Namun, diceritakan dia, di internal parpol sendiri ada tarik menarik kepentingan dalam menyeleksi calegnya.
"Seleksi caleg itu pintu pertamanya kan parpol, selalu ada tarik menarik antara elektabilitas versus kapabilitas. Syukur-syukur kalau dua-duanya ada pada seorang caleg," kata Dadang, Jumat (26/8).
Ada tren di mana seorang pesohor atau caleg memiliki popularitas dan disenangi masyarakat, tetapi di sisi pemahaman tentang dunia pemerintahan sangat kurang. Karena itu, parpol berperan dalam membina dan mendidik kadernya agar mampu menjalankan tugas legislasi.
Atas dasar ini, Dadang memandang pimpinan DPR menggagas sekolah parlemen. Pimpinan DPR, lanjutnya menilai sekolah parlemen adalah solusi untuk meningkatkan kompetensi anggota dewan.
Akan tetapi, pimpinan harus mengkaji segala aspek yang diperlukan untuk mendukung sekolah parlemen. Mulai dari anggaran, sistem pengajaran, hingga sasaran yang ingin dicapai. Termasuk juga penyesuaian dengan sistem pengkaderan di tataran parpol.
"Namun tentunya harus dikaji dulu urgensinya, kelembagaan maupun anggarannya. Kalau untuk memperkuat wawasan ketahanan nasional negara punya lemhanas, apakah untuk menguatkan kapasitas legislator kita butuhkan sekolah parlemen, ataukah memperjelas sistem pendidikan kader di tingkat partai? Ini tentunya yang harus didalami dulu," jelasnya.
-
Apa posisi Said Abdullah di DPR RI? Dengan perolehan suara sebanyak itu, Said yang kini masih duduk sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu berhasil kembali mengamankan kursinya di Senayan untuk kali kelima berturut-turut.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
Baca juga:
PAN dukung DPR gelar sekolah parlemen tapi minta fraksi dilibatkan
Pimpinan DPR tolak pembatasan caleg artis karena diskriminatif
Kompetensi anggota DPR, antara elektabilitas vs kapabilitas
Wacana sekolah parlemen perlu dikaji urgensinya
PAN lebih setuju anggota dewan disekolahkan parpolnya masing-masing