Politik dinasti, apa salahnya?

"Di Amerika Serikat kita mengenal keluarga Kennedy, keluarga Gandhi di India, dan keluarga Aquino di Filipina."

Belakangan ini isu politik dinasti kembali menguat sejak Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi tersebut terkait penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten yang melibatkan kerabat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah .

Menariknya, Kabupaten Lebak tersebut diketahui dikuasai oleh politik Dinasti Jayabaya yang merupakan Bupati Lebak selama dua periode yang kemudian memajukan putrinya yang dikenal sebagai Iti Jayabaya. Dinasti lain di Banten adalah keluarga Ismeth Iskandar di Kabupaten Tangerang, Wahidin Halim di Kota Tangerang serta Dimyati Natakusumah di Pandeglang.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan membandingkan dengan kasus yang sama di negara-negara demokrasi maju. Dia pun menilai politik dinasti merupakan suatu hal yang wajar.

"Di Amerika Serikat kita mengenal keluarga Kennedy, keluarga Gandhi di India, dan keluarga Aquino di Filipina. Keluarga-keluarga tersebut berasal dari negara-negara dengan tingkat gradasi demokrasi yang berbeda. Ini menjadi suatu fakta bahwa aktivitas politik yang berbasis keluarga tak menjadi masalah, selain juga bahwa hak individu untuk berpartisipasi dalam berpolitik," kata Bara di Rumah Gagasan PAN, Jakarta Selatan, Selasa (22/10).

Kendati demikian, menurut Bara seharusnya kekuasaan tak boleh menumpuk pada suatu kelompok atau keluarga agar prinsip check and balance dalam berdemokrasi bisa berjalan dengan baik agar semua pihak bisa berpartisipasi setara dalam berpolitik.

"Oleh sebab itu, politik dinasti juga dianggap menjadi hambatan para pihak untuk berpartisipasi dan melakukan koreksi. Apalagi jika demokrasi itu sendiri baru sampai pada tahap pembudidayaan, demokrasi pada tahap awal perlu dijaga dan dirawat," ujarnya.

"Karenanya, politik dinasti pada tahap itu harus diatur dan tak dapat dibebaskan begitu saja. Atas dasar tersebut, hak-hal politik warga negara untuk mencalonkan dan dicalonkan menjadi wajar untuk diatur, termasuk dibatasi," papar Bara.

Sementara itu menurut pengamat politik yang juga hadir dalam diskusi terbatas tersebut, Hamdi Muluk, mengatakan bahwa politik dinasti terjadi lantaran kebobrokan budaya Indonesia yang sejak dulu sudah kacau, dari kultur nepotisme hingga kolusi keluarga. Selain itu orang-orang kotor juga dinilai telah berkumpul di partai politik. Hal tersebut bisa semakin membuat politik dinasti semakin kuat.

"Kebobrokan kultur kita itu kacau, watak kita buluk, karena sistemnya nggak tertata dan hukum enggak jalan. Orang-orang yang disebut free rider itu sekarang banyak di partai politik, itu mereka jajah semua sistemnya," imbuh Hamdi.

Baca juga:
Surya Paloh: Politik Dinasti cermin demokrasi yang gagal
Anas senang Presiden SBY kritik dinasti politik
Mendagri: 57 Kepala daerah melakukan politik dinasti
Surya Paloh: Politik Dinasti cermin demokrasi yang gagal
Akbar: Tak cuma Ratu Atut yang punya dinasti politik