Politikus Demokrat: Sosok Moeldoko Buat Aparat Tutup Mata dengan KLB di Deli Serdang?
“Jelas-jelas itu ilegal, karena sudah melanggar aturan. Bagaimana mau melaksanakan kongres, kita juga enggak tahu pemilik dan pemilihnya siapa. Seharusnya pemerintah, tak lain aparat hukum turun tangan. Apalagi di masa pandemi ini dapat menimbulkan kerumunan,” tegas Umar dalam pesan singkat.
Politikus Demokrat Umar Arsal kesal dengan pemerintah yang terkesan membiarkan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung, Jumat (5/3). Dalam KLB yang digelar mantan kader Demokrat itu, memilih KSP Moeldoko sebagai ketua umum.
Ketua Harian DPP Partai Demokrat Politik dan Pemerintahan ini mengatakan KLB tersebut ilegal. Dia menduga kuat ada andil pemerintah dalam terselenggaranya KLB itu.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Bagaimana Demokrat akan membantu kemenangan Prabowo? Kita harap nanti kalau Partai Demokrat sudah menyatakan secara resmi, itu juga akan tentu memberikan masukan-masukan melalui kader-kader atau putra putri terbaik untuk dipersatu di tim pemenangan," kata Budi.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
"Jelas-jelas itu ilegal, karena sudah melanggar aturan. Bagaimana mau melaksanakan kongres, kita juga enggak tahu pemilik dan pemilihnya siapa. Seharusnya pemerintah, tak lain aparat hukum turun tangan. Apalagi di masa pandemi ini dapat menimbulkan kerumunan," tegas Umar dalam pesan singkat.
"Apa jangan-jangan ada sosok Kepala Sekretariat Presiden (KSP) Moeldoko jadi aparat hukum tutup mata," katanya.
Selain itu, Umar juga menduga ke depan Partai Demokrat akan digantung nasibnya usai KLB memilih Moeldoko sebagai ketua umum.
”Sengaja ini dibiarkan, karena pemerintah tahu Partai Demokrat adalah oposisi. Dengan begitu nanti ada dualisme kepemimpinan. Semuanya keputusan di pemerintah, bisa ke depan Partai Demokrat dikunci tidak ikut pemilu,” ujarnya.
Dia berharap adanya keadilan dari pemerintah kepada Partai Demokrat. Jika ini dibiarkan, dugaan pemerintah akan menyandera Partai Demokrat, tak bisa terelak lagi.
“Dan sengaja akan memunculkan dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat,,” katanya kembali.
Dia pun heran dengan apa yang dilakukan Marzuki Alie, mantan rekan separtainya. Dia mengungkit, harusnya Marzuki berterimakasih kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam KLB itu, Marzuki didaulat sebagai ketua dewan pembina.
“Harusnya Marzuki Alie berterima kasih kepada Pak SBY yang sudah diberikan kepercayaan Sekjen, dan Ketua DPR RI. Bukan lantas menyerang Partai Demookrat," katanya.
Polri Tolak Bubarkan KLB
Polri menilai kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang digelar di The Hill Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) adalah urusan internal partai. Hal itu menyusul desakan dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk dibubarkanya acara tersebut
"Salahnya apa?" tanya Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (5/3).
Menurut Argo, walaupun pihaknya tidak mengeluarkan izin terhadap KLB PD, akan tetapi kegiatan itu merupakan agenda dari internal partai. Sedangkan terkait protokol kesehatan, semuanya telah dikoordinasikan dengan Ketua Satgas Daerah yang bersangkutan.
"Ya, dari kepolisian tidak merekomendasi giat tersebut. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan internal partai. Mengenai prokes koordinasi dengan ketua gugus covid daerah Sumut," kata Argo.
Argo mengatakan, pihaknya hanya akan mencegah terjadinya konflik serta memastikan tidak adanya pelanggaran hukum yang terjadi selama acara KLB PD berlangsung
"Dalam giat tersebut polisi mencegah jangan sampai ada konflik serta melakukan himbauan agar tidak terjadi adanya pelanggaran," ujarnya.
KLB Demokrat di Deli Serang mendaulat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi ketua umum Demokrat. Sementara Demokrat kubu AHY menegaskan, KLB yang digelar mantan kader yang telah dipecat itu ilegal.
(mdk/rnd)