Politikus Golkar sebut polemik rangkap jabatan Airlangga dibesar-besarkan
Politisi Golkar menyebutkan tidak ada aturan apa pun yang dilanggar Airlangga jika merangkap jabatan menteri dan ketua umum partai politik.
Ketua DPP Partai Golkar bidang Kemaritiman Anton Sihombing menegaskan polemik rangkap jabatan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Golkar tak perlu dibesar-besarkan. Sebab, menurutnya, saat ini gagasan dan pikiran Airlangga di Kemenperin masih dibutuhkan.
Anton menilai tidak ada masalah jika Airlangga tetap menjadi Menteri. Pasalnya, tidak ada aturan apa pun yang dilanggar Airlangga jika merangkap jabatan menteri dan ketua umum partai politik.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Kapan Airlangga menyampaikan klaim dukungan Partai Golkar untuk Prabowo-Gibran? Hal itu disampaikan Airlangga dalam acara buka puasa bersama jajaran Partai Golkar dengan Prabowo-Gibran, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (29/3).
"Saya kira polemik itu dibesar-besarkan saja. Pak Airlangga ini kan sudah membuat banyak terobosan di Kemenperin sehingga tenaga dan pemikirannya masih diperlukan memimpin kementerian itu," kata Anton saat dikonfirmasi, Rabu (27/12).
Ketua BURT DPR ini menuturkan, penempatan jabatan menteri adalah hak prerogatif Presiden. Selama Presiden Jokowi masih memerlukan Airlangga di kabinet maka tidak ada yang bisa menghalanginya.
"Saya kira tidak ada aturan yang melarang untuk rangkap jabatan. Penempatan anggota kabinet itu hak prerogatif Presiden," tegasnya.
Sementara tugas di internal Golkar, Anton berpendapat partai memiliki banyak kader yang mampu menutupi kinerja Airlangga.
"Pak Airlangga ini politisi bijak tentu akan memilih kader terbaik Golkar masuk jajaran kepengurusan partai. Dengan begitu tugas-tugas partai bisa didelegasikan ke pengurus," tukasnya.
Sebelumnya, Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Arif Susanto mengusulkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi presiden (inpres) agar Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Menteri Perindustrian usai terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Hal ini sejalan dengan larangan yang dibuat Jokowi soal menteri tidak boleh rangkap jabatan sebagai ketum partai.
Instruksi itu diperlukan supaya tidak terjadi kegaduhan politik, terutama menjelang Pilkada dan pemilu tahun depan.
"Nah itu kan mulai dipecahkan oleh Jokowi lewat Inpres," kata Arif.
(mdk/rzk)