Politikus PDIP dorong Sudirman Said tempuh jalur hukum soal Setnov
Hal tersebut terkait dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi agar mendapat saham PT Freeport.
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mendorong Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) ke penegak hukum. Hal tersebut terkait dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi agar mendapat saham PT Freeport.
"Kalau itu kan tergantung yang bersangkutan. Sudirman Said kan bisa juga melaporkan ke polisi. Kalau di MKD kan ranahnya etik, bukan pidana. Ini memenuhi dua unsur, ranah etik dan ranah pidana. Kalau ranah pidana kan delik aduan, orang yang dicemarkan namanya bisa melaporkan ke aparat penegak hukum. Dalam konteks etik bisa diproses di MKD," kata Masinton saat dihubungi merdeka.com, Selasa (17/11).
Menurut politikus PDIP ini jika memang dinyatakan benar terkait laporan Sudirman, maka harusnya Setnov mendapat sanksi berat. Maka dari itu kemungkinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) juga akan melepas jabatan Setnov.
Dia juga tak masalah menanggapi Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan menempuh jalur hukum karena nama JK dicatut. Sebab menurut Masinton memang di luar jalur etik, jalur hukum bisa dilakukan.
"Boleh saja. Semua jalur kan bisa ditempuh. Tapi sebagai anggota DPR kan dia dilaporkan di MKD. Kalau nanti ada pidananya kan namanya disebut bisa lapor ke aparat penegak hukum. Kalau itu benar seperti yang dilaporkan Sudirman Said itu sudah kategori pelanggaran berat," terangnya.
Meski sebelumnya MKD hanya menjerat Setnov dengan sanksi ringan di kasus yang lain, Masinton bersikukuh masih percaya pada MKD. Terkait pelanggaran etik Masinton menunggu hasil klarifikasi MKD.
"Kita serahkan ke MKD untuk memprosesnya. MKD itu kan dia memang sebagai alat kelengkapan untuk memproses dugaan pelanggaran yang dilaporkan masyarakat yang berkaitan dengan anggota dewan. Kita percayalah pada MKD. MKD kan bertugas menjaga marwah DPR, maka harus transparan," ungkapnya.
Baca juga:
JK soal Setnov catut Jokowi: Sudah ditegur tapi masih belum mengaku
Desmond: Kalau gentleman, lebih baik Setya Novanto mundur
Freeport sebut politisi minta jatah saham baru pertama kali terjadi
Bela Setnov, Fahri Hamzah tuding Freeport sengaja memojokkan DPR
Fahri Hamzah tak habis pikir ada rekaman pembicaraan soal Freeport
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kenapa DPRD DKI Jakarta membahas usulan nama calon Pj Gubernur? Diterima Liputan6.com, DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta membahas usulan nama Pj Gubernur dari masing-masing partai politik (Parpol).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Siapa saja menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.