Politikus PKB minta Jokowi pertimbangkan 7 proyek DPR
"Tidak seluruhnya juga harus disetujui. Mana yang perlu menjadi prioritas saja," kata Helmy.
Ketua Fraksi DPR Partai Kebangkitan Bangsa, Helmy Faishal Zaini sepakat atas pembangunan 7 mega proyek DPR. Sebab menurutnya gedung parlemen yang sekarang sudah tidak layak huni.
"Tidak seluruhnya juga harus disetujui. Mana yang perlu menjadi prioritas saja," kata Helmy di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/8).
Menurutnya Presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan mega proyek ini. Pemerintah harus menelaah terlebih dahulu mana yang memiliki prioritas tinggi dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara.
"Prinsipnya tidak mengganggu, apakah membangun ini akan mengganggu dana pendidikan atau yang lainnya. Kalau memang mengganggu ditunda tahun depan saja sampai dengan kondisi ekonomi kita membaik. Nah yang tahu itu kan pemerintah," tuturnya.
Selain itu pembangunan ini menurut Helmy, tidak hanya bersifat fisik berupa bangunan semata. Tetapi pembangunan tersebut mendukung kualitas anggota DPR lebih baik.
"Secara fungsional berpikirnya bukan kalau membangun ini berarti tidak membangun itu. Cara berpikirnya bukan seperti itu. Kualitas anggota DPR harus dibangun, sarana prasarana juga harus dibangun," pungkasnya.
Baca juga:
Ketua BURT: Semua fraksi setuju proyek pembangunan gedung baru DPR
JK bantah anggaran 7 proyek DPR sudah disetujui pemerintah
Demi ungkap kasus Century, DPR akan paksa capim KPK bikin perjanjian
Politikus PDIP geram Fahri Hamzah sebut anggota DPR bloon
Banyak rintangan, DPR minta Jokowi kerja keras kejar target 2016
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.