Politisi Demokrat yakin banyak fraksi tolak kenaikan tunjangan DPR

Erma menegaskan kenaikan tunjangan tersebut bisa saja ditolak oleh Banggar DPR.

2015-09-21 13:48:04

Tunjangan Anggota DPR

Anggota Fraksi Demokrat Erma Suryani telah menyatakan bahwa Fraksinya menolak dengan tegas kenaikan tunjangan bagi tiap Anggota DPR. Dia juga yakin langkah fraksinya tersebut akan diikuti oleh seluruh fraksi lainnya yang duduk di parlemen.

"Saya yakin pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR nanti tidak akan keras-keras amat. Banyak fraksi nanti yang berpendapat sama dengan kami," kata Erma di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9).

Meski Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) telah menyetujui kenaikan tunjangan bagi tiap Anggota DPR, Erma menegaskan kenaikan tunjangan tersebut bisa saja ditolak oleh Banggar DPR.

"Kalau sebuah keputusan dianggap tidak pas kami bisa menolaknya," ujar Erma yang juga Anggota Banggar DPR ini.

Sebelumnya, Anggota Fraksi Demokrat lainnya, Ruhut Sitompul menyatakan bahwa Fraksinya telah tegas menolak kenaikan tunjangan bagi setiap Anggota DPR. Penolakan tersebut, kata dia, sesuai dengan instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ketua Umum kami sudah tegas tolak, kita harus peka dengan suasana rakyat sekarang," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9).

Adapun, Ruhut mengaku saat pembahasan kenaikan tunjangan tersebut di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR fraksinya tidak dilibatkan. Sehingga, dia mengaku tak akan segan mengembalikan tunjangan tersebut yang dikabarkan akan cair bulan depan.

"Semuanya dikembalikan. Harus semua fraksi. Jangan bilang tolak tapi nanti menerima. Nanti yang dimaki-maki DPR," tegasnya.

(mdk/eko)

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

DPR 8 bulan yang lalu

RUU Dewan Pertimbangan Presiden Disepakati jadi Inisiatif DPR

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR

Dewan Pertimbangan Presiden 4 bulan yang lalu

DPR Mau Bikin Aturan Pemilihan Kades Diusulkan Lewat Partai Politik

Doli mengusulkan agar pencalonan dalam Pilkades pun menggunakan partai yang sudah ada.

pemilihan kepala desa 1 bulan yang lalu

DPR Mau Bikin Aturan Pemilihan Kades Diusulkan Lewat Partai Politik

Doli mengusulkan agar pencalonan dalam Pilkades pun menggunakan partai yang sudah ada.

pemilihan kepala desa 1 bulan yang lalu

Puan: Kami selalu Terbuka Atas Kritik dan Otokritik

Kepada seluruh anggota dewan juga, Puan mengingatkan agar DPR semakin dituntut untuk cepat bertindak dalam merespons urusan-urusan rakyat

DPR 3 bulan yang lalu

Sebelum Pengesahan RUU Pilkada, DPR Pertimbangkan Suara Rakyat

Dasco mengatakan, DPR akan selalu tunduk dengan aturan dana tata tertib rapat paripurna demi terciptanya keputusan yang demokratis.

UU Pilkada 3 bulan yang lalu

Pengamat Politik Nilai DPR Manuver Tunda Sahkan RUU Pilkada Demi Mengecoh Masyarakat

DPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.

RUU Pilkada 3 bulan yang lalu

Perolehan Kursi Perempuan di DPR Torehkan Sejarah Baru

Kehadiran calon anggota legislatif baru, baik di internal maupun dari partai lain, menjadi salah satu indikator kaderisasi partai politik berjalan dengan baik.

DPR 1 bulan yang lalu

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

ruu masyarakat adat 7 bulan yang lalu

Jejak Karir Politik Eko Patrio Kini Jadi Sekjen PAN, Banting Stir dari Pelawak ke Politikus

Bagaimana tidak, Eko yang juga seorang artis ini kembali lolos ke Senayan menduduki bangku DPR RI periode 2024-2029.

Eko Patrio 1 bulan yang lalu

Fraksi Partai DPRD DKI Bisa Ajukan 3 Nama, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi jadi PJ Gubernur Jakarta

DPRD DKI Jakarta mengatakan partai-partai politik dapat mengusulkan nama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta secara tertulis

DPRD DKI 2 bulan yang lalu

DPR Terima Surpres Calon Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029

Surpres dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (12/11).