Politisi Gerindra terpilih jadi ketua Pansus RUU Terorisme
Sedangkan wakil ketua Pansus Hanafi Rais (PAN), Syaiful Bahri Ansori (PKB), dan Supiadin Aries (NasDem).
DPR telah merampungkan rumusan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) yang akan bertugas Revisi Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketua Pansus terpilih ialah Muhammad Syafi'i (Gerindra). Sedangkan wakil ketua Pansus Hanafi Rais (PAN), Syaiful Bahri Ansori (PKB), dan Mayjen TNI (purn) Supiadin Aries (NasDem).
"Komposisi cocok, komisi I dan komisi III. Bisa bekerja mulai dari sekarang," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon usai menjadi pimpinan rapat Pansus Terorisme di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/4).
Namun menurut Politikus Gerindra ini, belum ada jangka waktu yang ditetapkan kapan Pansus ini bisa berakhir. Dia hanya bisa mengimbau agar dalam perumusan undang-undang tindak pidana terorisme dilakukan terburu-buru.
"Kita serahkan ke Pansus, secepatnya dan secermat-cermatnya. Tidak perlu tergesa-gesa karena kebijakan sensitif, tapi jangan terlambat, sesuai kebutuhan," tuturnya.
Beberapa poin yang perlu dicermati menurut Fadli ialah terkait pendekatan keamanan. Meski ada upaya pencegahan tapi harusnya HAM tetap dijaga agar tak ada tindakan represif.
"Seperti kasus Siyono jangan terjadi lagi, karena itu pelanggaran HAM. Harus ada praduga tak bersalah, harus ada upaya-upaya hukum. Harus dihargai hak-hak hukum terhadap siapapun, termasuk terduga terorisme," ungkapnya.
Baca juga:
DPR gelar rapat penentuan pimpinan Pansus RUU Terorisme
Bentuk Pansus, DPR tak mau terburu-buru selesaikan RUU Terorisme
Luhut harap revisi UU Terorisme segera dituntaskan
Anggota DPR soroti cara kerja Densus 88 kerap siksa terduga teroris
Teroris harus diperangi tanpa melanggar hukum dengan melecehkan HAM
-
Mengapa Partai Gerindra didirikan? Pada awalnya, ide pendirian Partai Gerindra digagas oleh Fadli Zon dan Hashim Djojohadikusumo. Mereka ingin melindungi kesejahteraan rakyat ekonomi kelas bawah terhadap jerat sistem kapitalisme.
-
Kenapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa jabatan Thomas Djiwandono di Partai Gerindra? Dilansir website Gerindra, Tommy menduduki posisi penting di Partai Gerindra. Saat ini, dia menjabat Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014 lalu.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.