Politisi Gerindra yakin tokoh di BPIP menolak digaji besar oleh negara
Pemerintah yang mengeluarkan peraturan terkait gaji tersebut menurutnya memiliki standar dalam menetapkan gaji. Pemerintah juga dinilai memahami berapa besaran yang layak untuk menggaji pimpinan BPIP.
Publik saat ini sedang menyorot besarnya gaji yang dibayarkan negara kepada pimpinan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Gaji para pimpinan puluhan sampai ratusan juta.
Menanggapi hal ini, Gerindra berharap para tokoh yang menjadi pimpinan BPIP bisa mengembalikan gaji tersebut ke khas negara jika dinilai jumlahnya terlalu besar. Hal ini disampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI, A Riza Patria, Senin (28/5).
-
Kapan Hari Lahir Pancasila diperingati? Hari Lahir Pancasila, yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, adalah momen penting dalam sejarah Indonesia.
-
Gedung Pancasila berada di mana? Tidak semua bangunan lawas bisa lestari hingga sekarang. Sayangnya, sebagian di antaranya dibiarkan tak terawat kendati memiliki nilai sejarah, salah satunya gedung Pancasila yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
-
Bagaimana Pancasila berperan dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia? Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter atau kepribadian bangsa. Hal ini yang kemudian membedakan antara bangsa Indonesia dan bangsa lainnya. Pancasila disahkan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia.
-
Siapa yang merumuskan Pancasila pada sidang BPUPKI? Kemudian pada sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia tepat pada 1 Juni 1945.
-
Apa jabatan Sudaryono di Partai Gerindra? Diketahui, sebelumnya Sudaryono merupakan asisten pribadi (aspri) Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada 2010 lalu. Tak hanya itu, Sudaryono merupakan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah.
-
Kapan Demokrasi Pancasila diterapkan di Indonesia? Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Dahulu, Indonesia sempat menganut ideologi Demokrasi Pancasila.
"Saya yakin para tokoh ini akan memahami, mengerti bahwa gaji tersebut kalau dirasa berlebihan saya rasa akan ditolak atau akan dikembalikan ke negara," jelasnya ditemui di rumah dinas Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Pemerintah yang mengeluarkan peraturan terkait gaji tersebut menurutnya memiliki standar dalam menetapkan gaji. Pemerintah juga dinilai memahami berapa besaran yang layak untuk menggaji pimpinan BPIP.
"Terkait gaji yang diberikan kita kembalikan kepada pemerintah yang memiliki standar, aturan yang lebih memahami berapa sebetulnya yang pantas pada mereka-mereka yang terlibat dalam BPIP, berapa gaji yang ideal, yang baik ya," kata Riza.
Ia pun meyakini para tokoh tersebut tidak bekerja berdasar gaji. Termasuk tidak menggantungkan kinerjanya pada besaran gaji yang diterima.
"Kami meyakini para tokoh-tokoh tersebut tidak bergantung pada gaji, bekerja bukan karena gaji. Apabila memang gaji ini dirasa berlebihan, saya kira para tokoh ini akan berjiwa besar. Tentu dengan segala kerendahan hati bisa saja uang ini justru dikembalikan kepada negara untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai atau butir-butir Pancasila terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena masih banyak rakyat kita yang hidup menderita, yang sulit," paparnya.
Riza mengatakan, pihaknya mendukung kehadiran BPIP dan para tokoh bangsa dan tokoh nasional yang terlibat di dalamnya. Apalagi fungsi lembaga tersebut cukup baik yaitu dalam rangka penguatan ideologi Pancasila. Dengan keterlibatan para tokoh tersebut diharapkan bisa memberi warna positif dalam mempercepat pemahamam dan implementasi nilai-nilai Pancasila.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Dikutip setneg.go.id, Perpres yang diteken Jokowi pada 23 Mei 2018 lalu menyebut gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP sebesar Rp 112.548.000. Jabatan tersebut diemban oleh Megawati Soekarnoputri.
Sementara itu, untuk Anggota Dewan Pengarah BPIP mendapat gaji Rp 100.811.000. Ada delapan anggota BPIP. Mereka adalah Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.
Sedangkan, Yudi Latif sebagai Kepala BPIP digaji sebesar Rp 76.500.000 serta wakilnya mendapat Rp 63.750.000. Untuk tingkat Deputi mendapatkan pendapatan sebesar Rp 51.000.000 dan staf khusus diberikan gaji Rp 36.500.000.
(mdk/rnd)