Politisi PKS minta proses pelanggaran etik Fahri Hamzah dibuka
Menurut Mahfudz, partai politik tidak bisa tiba-tiba mencopot kadernya yang sudah duduk di kursi pimpinan DPR.
Anggota Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq meminta Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) DPP PKS menjelaskan secara terbuka terkait proses dan hasil sidang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan politisi PKS yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Apalagi berhembus kabar pemecatan Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR.
"Partai politik adalah institusi politik terbuka dan mekanisme tak bisa lepas dari hukum positif. Maka menurut saya proses di BPDO harus dilakukan secara transparan, daripada publik bertanya-tanya tanpa ada penjelasan. Menurut saya dibuka saja," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (2/2).
-
Apa yang menurut Fahri Hamzah menjadi bukti dari efek persatuan Jokowi dan Prabowo? "Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum," sambungnya.
-
Bagaimana Fahri Hamzah melihat proses bersatunya Jokowi dan Prabowo? "Ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu," tutur Fahri, Minggu (28/1)
-
Kapan Hamzah Haz terpilih menjadi Wakil Presiden? Pada hari Kamis, 26 Juli 2001, Hamzah terpilih sebagai Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kapan Amir Hamzah ditangkap? Konon, Amir diduga sedang makan bersama dengan perwakilan Belanda saat kembali ke Sumatra. Saat itu, revolusi sosial sedang berkembang. Sebuah kelompok dari Pemuda Sosialis Indonesia menentang Feodalisme. Akhirnya masa kepemimpinan Amir pun hancur dan ia ditangkap.
-
Siapa yang menurut Fahri Hamzah berperan penting dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan? Fahri pun menyebut relevansi langkah pemerintahan program kerja yang dicanangkan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran dalam melanjutkan upaya mendorong kemajuan negara.
Ketua Komisi I DPR ini menyadari, proses di BPDO memang tak bisa diungkap ke publik. Namun karena Fahri menduduki jabatan yang jadi sorotan publik, maka harus tetap diklarifikasi ke masyarakat luas.
"Kalau hanya menyangkut kader atau pengurus yang tak berkaitan dengan jabatan publik itu bisa di internal," tuturnya.
Dalam pandangan Mahfudz, partai politik tidak bisa tiba-tiba mencopot kadernya yang sudah duduk di kursi pimpinan DPR. Sebab pimpinan DPR dipilih di paripurna.
"Kalau di UU MD3 proses pemilihan pimpinan DPR kan paket dan dipilih di paripurna. Jadi tak secara otomatis partai politik menempatkan kadernya di pimpinan," pungkasnya.
Untuk diketahui, jabatan Politikus PKS Fahri Hamzah di wakil ketua DPR juga digoyang oleh partainya sendiri. Fahri dinilai telah melakukan pelanggaran etik partai karena dianggap membela mati-matian Setya Novanto dalam kasus tersebut. Seorang politikus PKS yang belum diketahui siapa, melaporkan Fahri Hamzah ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) sebagai dewan etik di PKS. BPDO ini yang diyakini sebagai celah untuk melengserkan Fahri Hamzah dari pimpinan DPR.
Tak merasa bersalah, Fahri Hamzah pun protes dengan upaya pelengserannya dari kursi empuk pimpinan DPR. Fahri bahkan menyerang balik koleganya yang dianggap melebih-lebihkan kasus ini dan mengungkapnya ke publik, padahal kasus ini dianggap urusan internal PKS semata.
Usai diperiksa oleh BPDO PKS, Fahri melaporkan balik koleganya, Wasekjen PKS Mardani Ali Sera dan Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf. Menurut dia, kedua orang tersebut sudah membuat gaduh internal PKS.
Fahri menganggap Mardani dan Muzzammil adalah dalang dari permasalahan di internal partai. Bahkan, dinilai dia keduanyalah yang mendorong pejabat partai lainnya ikut-ikutan dalam persoalan tersebut. Fahri juga menyebut bahwa Mardani dan Muzzammil ingin melakukan gerilya menjatuhkan dirinya dari pimpinan DPR.
Baca juga:
Ada motif asmara di balik Masinton aniaya Dita Aditia?
Eks pimpinan sebut KPK gembos jika usulannya soal revisi UU ditolak
Bamsoet: Kalau penyadapan KPK tak diatur, Anda mau pacaran disadap?
Tingkatkan penerimaan negara, DPR bakal revisi UU minerba
Komisi III DPR resmikan Panja Freeport, diketuai Benny Harman