PPP Bakal Tempuh Jalur Hukum Atas Pelaporan Suharso ke KPK
"Ini menghancurkan partai atau ada apa nih. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah Nizar Dahlan bukan anggota majelis pakar DPP PPP 2016-2021," tambah dia.
Plt Ketua Umum PPP, Suharso Manoarfa dilaporkan ke KPK oleh kader senior PPP Nizar Dahlan atas dugaan gratifikasi. Pasalnya, Suharso menggunakan bantuan carter pesawat pribadi dalam kunjungan ke Medan dan Aceh.
Ketua DPP PPP, Syaifullah Tamliha menegaskan bahwa Nizar bukan anggota majelis pakar PPP. Dia menegaskan, PPP bakal melapor balik bila cara mainnya dengan hukum.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Bagaimana PPP memutuskan untuk mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Kenapa PPP mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Kenapa Ma'ruf Amin hadir di muktamar PKB? Diketahui, Ma'ruf Amin kembali dipercaya menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB berdasarkan hasilMuktamar ke-VI yang digelar di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8) lalu.
-
Mengapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen. Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
"Nizar itu bukan anggota majelis pakar berdasarkan SK menteri hukum dan HAM tahun 2018 tentang perubahan pengurus DPP PPP masa bakti 2016-2021. Jadi silakan saja kalau mau melaporkan," katanya kepada wartawan, Jumat (6/11).
"Kalau sudah betul dilaporkan tentu kita akan mengambil langkah-langkah. jika memang dilaporkan secara hukum maka kami juga akan menyiapkan langkah-langkah, penyelesaiannya juga secara hukum," tambah dia.
Menurutnya, motif aduan Nizar ke KPK terkesan kesan untuk menghancurkan PPP. Dia bilang, orang seperti itu tidak punya ideologi partai.
"Memangnya kita tidak tahu Nizar Dahlan itu dia juga bermasalah di KPK. Saya tahu tapi tidak perlu menyebutkan cari sendiri saja jejak digital nya," ujarnya.
Syaifullah mengimbau para kader gotong royong membesarkan partai jelang Muktamar IX PPP pada Desember nanti. Bukan justru 'keluyuran' ke mana-mana
dan membuat citra PPP tidak baik.
"Kader jangan sampai tergiring oleh masalah ini. kita kan sudah terpecah selama 3 tahun, kursi jadi turun 19 kursi. Nah ini ada orang ujug-ujug melaporkan ke KPK, ke lembaga hukum yang lain kan niat baiknya akan dipertanyakan," tuturnya.
"Ini menghancurkan partai atau ada apa nih. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah Nizar Dahlan bukan anggota majelis pakar DPP PPP 2016-2021," tambah dia.
Dia menambahkan, kunjungan Suharso Manoarfa tidak ada unsur gratifikasi. Kapasitas Suharso sebagai pimpinan PPP untuk konsolidasi Muktamar partai dan konsolidasi Pilkada 2020.
"kita kan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, jadi kalau ada yang inginkan memberikan pinjaman (pesawat) itu atas kemauan sendiri boleh kan. Tidak ada hubungannya dengan proyek kementerian," pungkasnya.
Suharso Monoarfa dilaporkan ke KPK oleh kader senior PPP Nizar Dahlan. Suharso diduga telah melakukan gratifikasi dengan mempergunakan jet pribadi dalam kunjungan kerjanya ke Aceh dan Medan.
Nizar Dahlan mengatakan, penggunaan pesawat pribadi oleh Suharso tidak menggunakan dana partai atau kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tetapi adalah pinjaman kawan-kawan. Suharso beralasan karena padatnya kegiatan di tengah terbatasnya fasilitas yang dimiliki partai.
"Bahwa fakta-fakta tersebut memenuhi kualifikasi dengan tindakan pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat(1) UU No.31/1999 jo UU No.20/2001. Bahwa dugaan gratifikasi di atas terkonfirmasi dengan informasi di LHKPN yang dilaporkan 2018, kekayaan terlapor sebesar Rp.84.279.899,- yang karenanya tidak mungkin terlapor dapat menyewa Pesawat Pribadi, dan tidak mungkin seseorang meminjamkan pesawat pribadi, jika terlapor bukan seorang pejabat negara," katanya, Jumat (6/11).
Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menerima laporan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi bantuan carter pesawat jet yang diterima oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN, Bappenas) Suharso Monoarfa.
(mdk/ray)