PPP Hadir Halal Bihalal Koalisi Prabowo-Gibran, Ini Respons PDIP

Hasto pun bicara tentang keberadaan Partai Kabah agar tidak hilang dari sejarah rezim.

"PDI Perjuangan kan sangat berkepentingan agar rezim ini tidak menghilangkan sejarah Partai Kabah yang menjadi sahabat PDI Perjuangan," kata Hasto di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (16/4).

Hasto mengatakan, dalam rangka agar PPP tetap eksis, PDIP mendorong partai kabah untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik. Tujuannya, agar tidak ada niatan untuk menghilangkan PPP dari sejarah Indonesia.

"Nah dalam rangka survival sebagai Partai Kabah, ya kami dorong PPP untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik karena itu menjadi bagian dari sejarah bangsa ini," kata Hasto.

"Sehingga jangan sampai ada niatan untuk menghilangkan sejarah PPP tersebut, jadi kami dukung langkah-langkah PPP untuk melakukan komunikasi politik," sambungnya.

Hasto kemudian menyinggung saat pemilu 2024 lalu ada pihak yang melakukan operasi-operasi politik hingga membuat suara PPP tergerus. Tujuannya, agar partai tertentu bisa lolos parlemen.

"Karena ketika Pemilu kemarin ada pihak-pihak yang melakukan operasi-operasi politik untuk mendorong partai tertentu termasuk PSI sehingga membuat PPP tergerus, itu hasil operasi politik," pungkasnya.

Diberitakan, Partai Golkar menggelar halal bi halal di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Senin (15/4) malam. Beberapa petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 terlihat hadir.

Tidak hanya itu, Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan Sekjen PPP Arwani Thomafi juga hadir dalam acara tersebut.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menilai halal bi halal menjadi ajang untuk rekonsiliasi antara partai politik pengusung Prabowo-Gibran.

"Dan tentu halal bi halal ini forum untuk saling silaturahmi dan saling memaafkan. Dan ini alhamdulillah kita sudah melewati ujian kesabaran, dan momentum ini juga rekonsiliasi bagi parpol terutama bagi partai yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Airlangga saat memberikan sambutan.

Airlangga pun mengatakan kepada Mardiono yang pada saat acara duduk di samping Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, bahwa pihaknya sangat terbuka jika ada partai lain yang ingin bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Bagi yang belum ya kita terbuka ya Pak Muzani ya, terbuka untuk silaturahmi. Kalau yang lain tergantung Mas Kaesang itu ada di sebelah," ujar Airlangga.

Sebagai informasi, PPP berada di koalisi bersama PDIP, Hanura dan Partai Perindo mengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sementara, Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono menyatakan partainya membuka peluang bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui, PPP pada pilpres 2024 mengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo- Mahfud Md.

"Ya iya tentu kalau untuk membangun Indonesia kan harus bersama nanti ke depannya," kata Mardiono usai hadir dalam acara halal bi halal di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin malam (15/4/2024).

Mardiono lantas mengungkit posisinya sebagai Koordinator Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) saat ditanya PPP menjadi partai lawan yang satu-satunya datang ke acara halal bihalal Golkar.

Mardiono menyebut KIB yang dulu diisi oleh Golkar, PAN, dan PPP tidak pernah dibubarkan. KIB sendiri merupakan koalisi yang pertama kali terbentuk untuk pemilu 2024.

Sebab, Golkar dan PAN memutuskan mendukung Prabowo-Gibran, sedangkan PPP memilih masuk ke kubu Ganjar-Mahfud.

"KIB sampai sekarang kan enggak dibubarkan secara resmi. Untuk membubarkan KIB itu kan tidak ada. Ya kami masih komunikasi baik dengan Pak Zul, dengan Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar dan PAN. Kami masih menjalin komunikasi, membicarakan soal kebangsaan itu masih," ujar Mardiono.

Mardiono pun menegaskan PPP tidak pernah berseberangan dengan pihak tertentu dalam pilpres 2024. Dia menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi, sehingga wajar jika memiliki pilihan berbeda.

"Ya kita kan untuk membangun Indonesia harus bersama. Lihat nanti," kata Mardiono.

Sementara itu, Mardiono menekankan PPP saat ini masih berada di bawah koalisi pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena masih ada menteri-menteri PPP di kabinet Jokowi, seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

"Ya kita belum membicarakan itu kok. Karena kita sekali lagi, kami masih koalisi dengan Indonesia ya, tapi di bawah pimpinan Pak Jokowi," ucap Mardiono.