PPP kubu Djan Faridz minta Menteri Yasonna tunduk putusan MA
Menkumham akhirnya mengambil jalan tengah dengan mengembalikan kepengurusan PPP hasil muktamar Bandung.
Sekretaris Jenderal DPP PPP hasil Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah mengimbau Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly penuhi putusan Mahkamah Agung (MA). Dalam putusan tersebut MA mencabut kepengurusan kepengurusan PPP Muktamar Surabaya.
Meski MA telah memutuskan mencabut kepengurusan PPP Muktamar Surabaya, tidak serta merta kepengurusan PPP muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz diakui oleh Kemenkumham. Hal inilah yang disesalkan oleh kubu muktamar Jakarta.
"Di internal PPP sudah putus. Di eksternal dimenangkanlah muktamar Jakarta, nah itu yang sah menurut hukum. Seharusnya Menkumham patuh pada (putusan) MA," ujar Dimyati di Gedung imigrasi Kemenkumham, Jakarta, Kamis (10/3).
Dia menegaskan meski kubu Jakarta menang dalam putusan MA dia mengatakan hakikatnya tidak ada yang menang atau kalah. Dia juga menyambut baik rencana islah PPP.
"Intinya PPP islah, kalau mau muktamar luar biasa ayo tapi pegangannya tetap tidak boleh contempt of judicatif," pungkasnya.
Seperti diketahui, di tengah situasi PPP yang terpecah Menkumham akhirnya mengambil jalan tengah dengan mengembalikan kepengurusan PPP hasil muktamar Bandung yang diketuai Suryadharma Ali. Putusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menkumham bernomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012 diterbitkannya SK ini Menkumham mengembalikan kepengurusan PPP hasil muktamar Bandung dengan masa bakti enam bulan.
Baca juga:
PPP kubu Romi: Lulung enggak usah ancam-ancam mundur, siapa dia?
Soal SDA setuju muktamar, kubu Romy disebut bohong besar
Cegah politik uang, KPK diminta pelototi muktamar PPP
SDA masih 'kendalikan' PPP dari dalam tahanan, ini kata KPK
Modal nama Joko, politisi PPP ini ajukan diri lawan Ahok di Pilgub
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa itu PIP Kemenag? Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.