PPP Romi: Kita punya SK Menkum HAM, Djan Faridz gak punya apa-apa
PPP kubu Romahurmuziy kukuh putusan PTUN yang membatalkan putusan Menkum HAM, tidak serta merta berlaku.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy menargetkan memenangkan 75 pemilihan kepala daerah dari total 273 pilkada dalam Pilkada serentak mendatang. PPP kubu Romahurmuziy kukuh putusan PTUN yang mengabulkan permohonan Suryadharma Ali yakni membatalkan putusan Menkum HAM, tidak serta merta berlaku.
"Pengurusan parpol, dengan demikian DPP yang sah hasil Muktamar Surabaya. Karena sudah ditetapkan dan diberitahukan dari ketua KPU sendiri saudara Husni Kamil Malik," Ketua Pemenangan Pemilu Korwil DKI, Jabar dan Banten, Husna Bey Fanananie, Selasa (10/3).
Menurutnya, hanya PPP kubu Romahurmuziy lah yang mempunyai kekuatan hukum dan bisa mengikuti pilkada.
"Kepengurusan kita yang sah, yang memiliki SK Kemenkum HAM. Djan Faridz, Dimiyati, kalau ngomong begitu ya tidak punya kekuatan hukum apapun. Kita yang punya putusan Menkum. Nah, mereka gak punya apapun. Putusan PTUN itu tidak berlaku. Apalagi kita ngajuin banding ke PTUN. Kita optimis, Insya Allah, apalagi KPU sudah menyatakan kita yang berhak mewakili PPP," katanya.
Sementara, Ketua DPP PPP kubu Romahurmuziy, Isa Muchsin menanggapi santai soal antisipasi kemungkinan terjadinya ketegangan antara kelompok pimpinan Romahurmuziy dengan kubu Djan Faridz.
"Kita berdasarkan yang sah, pasti KPU berpegang dengan UU KPU. Kalau umpamanya anggota PPP yang lain, tentu ada pihak yang menanganinya jadi tidak perlu khawatir," kata Isa Muchsin.
Meski kubu Surya Dharma Ali mengajak islah, Isa hanya ingin mengikuti hukum saja. "Ya ikutin hukum aja lah," katanya.
Pihaknya akan menggelar rapat koordinasi pemenangan pilkada pada pekan depan di Jakarta. Acara itu akan diikuti oleh sembilan DPW dan 264 DPD se-Indonesia yang akan mengikuti pilkada.
Baca juga:
Menkum HAM tetap dorong islah untuk kisruh PPP
Menkum HAM bakal banding putusan PTUN kabulkan gugatan SDA
Jelang pilkada serentak, internal PPP & Golkar diminta segera damai
Majelis Syariah PPP: Menkum HAM & Romi banding buat selamatkan moral
Menang PTUN kubu Djan Faridz pede serang pihak Romi
Menang di PTUN, PPP kubu Djan Faridz minta Romi tak ngaku ketua umum
Ajukan banding, kubu Djan sebut Romi arogan & gila jabatan
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa PPP mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Bagaimana KPK menahan Helmut Hermawan? "Menjadi salah satu bagian dari kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan HH (Helmut) selama 20 hari pertama sejak 7 Desember 2023 hingga 26 Desember 2023 di rutan KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis (7/12).
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.