PPP sebut BNN butuh anggaran dan sarana, bukan status kelembagaan

"Gimana mau menguatkan SDM, gedung aja enggak punya," kata Arsul Sani.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menegaskan untuk menguatkan fungsi, wacana menaikkan status Badan Narkotika Nasional (BNN) setara dengan kementerian tak akan berdampak banyak. Menurutnya yang dibutuhkan BNN justru dukungan sarana dan prasarana.

"Dalam pandangan saya, problem mendasar BNN bukan cuma menyangkut status kelembagaan. Menurut saya problemnya enggak di situ tok. Ada problem lain yaitu soal dukungan anggaran untuk sarana dan prasarana. Gedung saja tidak punya, desain SDM juga belum jelas," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/3).

Bagi Politisi PPP kubu Romahurmuziy ini, minimnya kekuatan sumber daya manusia di BNN bukan kesalahan dari Kepala BNN Komjen Budi Waseso. Namun permasalahan tersebut muncul karena minimnya komitmen pemerintah untuk memfasilitasi BNN.

"Gimana mau menguatkan SDM, gedung aja enggak punya," tuturnya.

Arsul menjelaskan, saat ini ada double kewenangan terkait penindakan narkoba. Dua lembaga yang bisa menindak tersebut ialah Direktorat Narkoba Mabes Polri dan BNN.

"Ini menurut saya pemerintah harus menegaskan siapa yang jadi leading sector untuk penindakan pemberantasan narkotika ini. Kalau misalnya mau menguatkan BNN tentu dia harus jadi leading sector. Artinya narkoba Polri harus di bawah kendali BNN, " tegasnya.