PPP Usul Parpol yang Kadernya Lakukan Korupsi Dilarang Ikut Pilkada
Hukuman itu perlu diterapkan jika sudah ada pembenahan sistem pendanaan partai politik. Usulan menaikan dana partai politik itu sudah pernah disampaikan ketika era Mendagri Tjahjo Kumolo.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menilai ada dua cara untuk mencegah pejabat publik tidak melakukan korupsi. Terutama kepala daerah. Hal itu menanggapi kepala daerah yang dicokok KPK belakangan ini.
Salah satu usulnya adalah memberi hukuman tegas kepada partai politik pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Yaitu dengan melarang ikut Pemilu atau Pilkada di daerah kadernya melakukan korupsi. Atau bisa juga secara nasional bila korupsi dilakukan di tingkat pusat.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
"Tidak hanya terhadap kader tetapi partai politik dipinalti. Misalnya kader di daerah itu buruk, maka dipinalti di daerah itu tidak boleh ikut Pemilu atau Pilkada. Tidak juga harus secara nasional kecuali yang melakukan di tingkat pusat," ujar Arsul di DPR RI, Kamis (21/10).
Hukuman itu perlu diterapkan jika sudah ada pembenahan sistem pendanaan partai politik. Usulan menaikan dana partai politik itu sudah pernah disampaikan ketika era Mendagri Tjahjo Kumolo.
"Sekarang ini kan di tingkat pusat per suara seribu rupiah. Itu kan mau ditingkatkan, itu jadi jalan keluar karena political funding itu di negara maju juga terjadi," kata Waketum PPP ini.
Bila sistem pendanaan ini sudah diperbaiki, bila masih ada yang korupsi perlu sistem yang hukuman yang tegas terhadap partai politik.
"Menurut saya imbang-imabangan itu harus dilakukan di satu sisi ada penindakan dalam proses hukum yang tegas dan proses administrasi terhadap partai tetapi di lain sisi juga harus ada jalan keluar nah ini saya kira harus kita turun ke depan. Sekarang kan rencana itu tinggal rencana," kata Arsul.
Usulan tersebut, kata Wakil Ketua MPR RI ini, merupakan proposal yang disampaikan KPK dan LIPI. Usul tersebut dinilai bisa mencegah berulangnya kasus korupsi.
"Ini kan yang menurut hemat saya harus dijawab. jawabnya dua hal itu pendanaan parpol dibenahi kemudian ada sanksi-sanksi yang proporsional," ujar Arsul.
Baca juga:
Bawaslu Sebut Pj Kepala Daerah Berpotensi Lakukan Abuse of Power
Riza Patria Mengaku Tak Ada Pikiran Maju Cagub DKI di Pilkada 2024
PKS Dukung Opsi Pemilu 2024 Digelar Bulan Februari
Ketua DPRD Sentil Anies: Pilgub DKI 2024 Perintah Undang-Undang Bukan Diundur
Partai Buruh Bercita-cita Jadi Penguasa dan Kader Jadi Kepala Daerah
KPU Usul Pilkada Mundur di Tahun 2025, Komisi II Minta Tetap Digelar November 2024