PPP: UU Pemilu Tak Harus Selalu Direvisi Setiap Pemilu
"Kalau tidak revisi juga bagus. Jadi UU Pemilu tidak selalu direvisi setiap Pemilu," ujar politikus yang akrab disapa Awiek saat dihubungi, Selasa (26/1).
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai, UU Pemilu tidak perlu direvisi. Dia mengatakan, UU Pemilu tidak harus selalu direvisi menjelang penyelenggaraan Pemilu.
"Kalau tidak revisi juga bagus. Jadi UU Pemilu tidak selalu direvisi setiap Pemilu," ujar politikus yang akrab disapa Awiek saat dihubungi, Selasa (26/1).
-
Apa itu Pemilu? Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat pemilu adalah suatu proses atau mekanisme demokratis yang digunakan untuk menentukan wakil-wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan dengan cara memberikan suara kepada calon-calon yang bersaing.
-
Apa arti Pemilu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Apa yang dimaksud dengan Pemilu? Pemilu adalah proses pemilihan umum yang dilakukan secara periodik untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat dalam sistem demokrasi.
-
Kenapa AHY meminta revisi UU Pemilu menjadi prioritas? Ini sebuah concern bersama yang harus kita kawal. Jadi nanti kalau sudah tenang semuanya, bersama teman teman fraksi DPR RI ke depan kita bicara bagaimana kita memperbaiki sistem pemilu. Sebelum bicara perubahan undang-undang yang lain bicarakan ini dulu
-
Apa tujuan utama dari Pemilu? Tujuan utama dari pemilu adalah menciptakan wakil-wakil yang dapat mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan nilai-nilai masyarakat.
Menurut Awiek, UU Pemilu yang berlaku tidak lagi direvisi maka ada sakralisasi terhadap undang-undang. Wakil Ketua Baleg DPR RI ini bilang, RUU Pemilu diajukan oleh Komisi II.
"Jadi ada semacam sakralisasi terhadap sebuah regulasi. Seperti UU lainnya yang berlaku untuk waktu yang lama. Draf RUU Pemilu itu disusun oleh BKD DPR atas permintaan Komisi II," kata dia.
Ditambah, RUU Pemilu ini akan mengubah banyak aturan yang masih belum terlaksana. Salah satunya aturan penyelenggaraan Pilkada pada 2024 sesuai dengan UU Pilkada.
"Yang belum terlaksana sudah mau diubah. Seperti UU 10/2016 tentang Pilkada serentak 2024 itu mau diubah," ujar Awiek.
Baca juga:
Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, Ini Penjelasan Komisi II DPR
RUU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Presiden Turun Menjadi 15 Persen
Anggota KPU Dukung Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah
PAN Tolak Revisi UU Pemilu, PDIP Singgung Sikap Sesaat dan Isu Pinggiran
Tolak Revisi, Ketum PAN Nilai UU Pemilu Masih Bisa Dipakai untuk 4 Kali Pemilu
Ketum PAN Tolak Pembahasan Revisi UU Pemilu
Sekjen Hanura Protes RUU Pemilu: Diskualifikasi Partai Korup dalam Pemilu!